KODE ETIK. Sebagai orang yang senantiasa bersentuhan dengan publik, wartawan dalam
menjalankan profesinya diikat oleh norma dan aturan-aturan yang berlaku di
tengah masyarakat. Wartawan pun harus menghormati etika dan kaidah-kaidah yang ada, termasuk
menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
-------
Jumat,
01 Mei 2020
KOLOM JURNALISTIK
Wartawan, Dewan Pers, dan Kode Etik
Jurnalistik (1)
Oleh : Asnawin Aminuddin
(Wartawan / Pengajar)
Euforia era reformasi tampaknya masih terasa hingga kini. Tiba-tiba banyak orang yang merasa berhak menjadi apa saja, termasuk menjadi wartawan. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi wartawan dan memiliki kartu pers, padahal mereka tidak pernah melalui jenjang pendidikan jurnalistik yang memadai dan benar.
Karena tidak memiliki pendidikan yang memadai dan tidak pernah mendapatkan
atau mengikuti pendidikan jurnalistik yang memadai dan benar, maka tidaklah
mengherankan kalau banyak oknum wartawan yang menyalah-gunakan profesinya dan melanggar
kode etik wartawan atau Kode Etik Jurnalistik.
Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan
wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi,
baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan
grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media
elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. (UU No. 40 Tahun 1999 Tentang
Pers).
Lalu apa dan siapa wartawan itu? Wartawan adalah orang yang secara teratur
melaksanakan kegiatan jurnalistik.
Wartawan bebas memilih organisasi wartawan, tetapi mereka harus memiliki
dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Sebagai professional dan dalam melaksanakan
profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.
Wartawan adalah orang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, rasa keterlibatan
besar terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, memiliki integritas,
cermat, andal, siaga, disiplin, serta memiliki keterbukaan.
Sebagai orang yang senantiasa bersentuhan dengan publik, wartawan dalam
menjalankan profesinya diikat oleh norma dan aturan-aturan yang berlaku di
tengah masyarakat.
Wartawan pun harus menghormati etika dan kaidah-kaidah yang ada, termasuk
menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah disepakati bersama oleh 29
organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia, di Jakarta, pada
hari Selasa, tanggal 14 Maret 2006.
Kode
Etik Jurnalistik itu ditetapkan oleh Dewan Pers di Jakarta, pada tanggal 24 Maret 2006, melalui
Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006, tentang Kode Etik
Jurnalistik.
Apa itu Kode Etik?
Kode adalah seperangkat simbol yang telah disusun secara sistematis dan
teratur sehingga memiliki arti. Simbol adalah lambang yang memiliki suatu
objek.
Etika berasal dari bahasa Latin, ethica, yang berarti aturan atau
kaidah-kaidah moral, tata susila yang mengikat suatu masyarakat atau kelompok
masyarakat, atau profesi. Etika didasari oleh kejujuran dan integritas
perorangan.
Etika yang mengikat masyarakat dalam sebuah profesi itulah yang disebut
Kode Etik, maka lahirlah berbagai macam Kode Etik, antara lain Kode Etik
Wartawan atau Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Kedokteran, dan Kode Etik
Pengacara.
Di Indonesia, Kode Etik Wartawan tidak hanya merupakan ikatan kewajiban
moral bagi anggotanya, melainkan sudah menjadi bagian dari hukum positif,
karena Pasal 7 (2) UU Pers dengan tegas mengatakan bahwa wartawan memiliki dan
menaati Kode Etik Jurnalistik.
Kode Etik Jurnalistik dimaksud yaitu kode etik yang disepakati organisasi
wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.
Dewan Pers
Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk oleh masyarakat dalam
upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
Lembaga ini diakui oleh pemerintah dan mendapatkan biaya dari pemerintah dalam
menjalankan fungsinya.
Fungsi yang diemban oleh Dewan Pers yaitu melakukan pengkajian untuk
pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik
Jurnalistik; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan
masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
Selain
itu, Dewan Pers mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di
bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; serta mendata
perusahaan pers.
Anggota Dewan Pers terdiri atas wartawan yang dipilih oleh organisasi
wartawan; pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan
pers; tokoh masyarakat; ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang
lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. (bersambung)
------
Referensi:
Suhandang, Kustadi, 2004, Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk dan Kode Etik,
Penerbit Nuansa
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, tentang Pers (UU Pers)
https://dewanpers.or.id/
--------
Artikel bagian kedua:
Wartawan, Dewan Pers, dan Kode Etik Jurnalistik (2-habis)
--------
Artikel bagian kedua:
Wartawan, Dewan Pers, dan Kode Etik Jurnalistik (2-habis)