 |
| Ketiga, pentingnya kolaborasi lintas sektor tidak dapat diabaikan, mengingat keberhasilan program stunting sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, lingkungan dan media untuk menciptakan kebijakan yang adaptif dan responsif. |
-------
PEDOMAN KARYA
Kamis, 28 November 2024
Menavigasi
Kompleksitas Kebijakan dalam Menurunkan Prevalensi Stunting: Diskursus
Evidence-Based Policy Melalui Analisis Bibliometrik (5-habis):
Keberhasilan
Program Stunting Sangat Bergantung Sinergi Pemerintah, Masyarakat dan Media
Oleh: Nuryanti Mustari
(Guru Besar Ilmu Pemerintahan Unismuh
Makassar)
Stunting bukan isu kesehatan semata,
melainkan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi,
dan tata kelola pemerintahan. Stunting memiliki dampak jangka panjang yang
serius bagi generasi mendatang, mengancam kualitas sumber daya manusia dan daya
saing bangsa.
Peran pemerintah desa, yang berada paling
dekat dengan masyarakat, menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa
program dan kebijakan yang dicanangkan di tingkat pusat dapat dijalankan dengan
efektif di lapangan. Oleh karena itu, berikut ditampilkan visualisasi jaringan
korelasi berdasarkan olahan data NVivo 12+.
Diagram 3: Visualisasi Pemetaan Kata Kunci
Rekomendasi Kebijakan Berbasis Publikasi Ilmiah Scopus
Sumber: Hasil olahan Penulis menggunakan
Nvivo 12 Plus
Diagram 3 tersebut menggambarkan jaringan
yang kompleks dari berbagai faktor dan pemangku kepentingan dalam upaya
penanggulangan stunting, dengan fokus utama pada peran sentral pemerintah desa.
Pemerintah desa berada di pusat jaringan, menunjukkan pentingnya peran mereka
sebagai penggerak utama dalam implementasi kebijakan dan program penurunan
stunting.
Dukungan lintas sektor menjadi faktor
penting dalam keberhasilan program ini, melibatkan kolaborasi antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, dan
institusi sosial.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas,
maka rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam penelitian ini meliputi: (1) Pemetaan
Program Berbasis Big Data: Program intervensi harus dipetakan dengan
memanfaatkan big data untuk mengidentifikasi elemen kunci seperti koordinasi
lintas sektor dan faktor keberhasilan. Data ini memastikan intervensi relevan
dan efektif berdasarkan kebutuhan lokal dan pemahaman aktor di lapangan.
(2) Pola Implementasi Quadruplehelix dan
Quintuplehelix: Implementasi harus melibatkan aktor pemerintah, komunitas
lokal, akademisi, sektor swasta, lingkungan dan media. Kapasitas sumber daya
manusia ditingkatkan melalui pelatihan dinamis, dengan fokus pada kolaborasi
lintas sektor guna mengoptimalkan sumber daya dan menghindari tumpang tindih
kebijakan.
(3) Sasaran Unit Kinerja Satuan Tugas
Berbasis Komunitas: Satgas harus menargetkan komunitas kecil yang rentan dan
memperluas jangkauan secara bertahap. Dengan fokus pada pemantauan
berkelanjutan dan intervensi berbasis komunitas, Satgas dapat memastikan program
terkoordinasi dengan baik di semua tingkat pemerintahan.
Dari pemaparan di atas, terdapat beberapa
kesimpulan penting yang perlu kita garis bawahi. Pertama, stunting adalah isu
kompleks yang melibatkan berbagai aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan
kebijakan publik. Penanganannya membutuhkan pendekatan yang terpadu dan
berbasis bukti.
Kedua, analisis bibliometrik menunjukkan
bahwa penelitian terkait kebijakan publik dalam isu stunting masih sangat
terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas kajian yang
menghubungkan kebijakan dan manajemen publik dengan intervensi yang efektif,
sehingga pendekatan yang diambil lebih komprehensif dan berdampak jangka
panjang.
Ketiga, pentingnya kolaborasi lintas
sektor tidak dapat diabaikan, mengingat keberhasilan program stunting sangat
bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi,
lingkungan dan media untuk menciptakan kebijakan yang adaptif dan responsif.
Saya berharap pemetaan bibliometrik dan
rekomendasi berbasis bukti yang telah saya paparkan dapat menjadi acuan untuk
memperkuat kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia. Semoga
langkah-langkah kita dalam menavigasi kompleksitas kebijakan ini membawa
perubahan yang positif bagi generasi masa depan bangsa.***
.......
Keterangan:
Artikel ini adalah Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar dalam Bidang Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, di Makassar, Jumat, 22
November 2024.
Judul asli: Menavigasi Kompleksitas
Kebijakan dalam Menurunkan Prevalensi Stunting: Diskursus Evidence-Based Policy
Melalui Analisis Bibliometrik.