--------
Selasa, 22 Januari 2019
Pak
Gubernur, Bagaimana Kabar Bandara Bulukumba....?
MAKASSAR,
(PEDOMAN KARYA). Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel mempertanyakan
rencana kelanjutan pembangunan bandara di Bulukumba yang peletakan batu
pertamanya sudah dilakukan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, beberapa tahun
silam.
Pertanyaan itu
dikemukakan Arum Spink selaku juru bicara Fraksi Partai Nasdem Sulsel dalam
Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin, 21 Januari 2019, dengan agenda mendengarkan
pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulsel.
Jawaban atas pertanyaan
tersebut dan berbagai pertanyaan lainnya, serta pernyataan fraksi-fraksi dijawab
oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, dalam rapat paripurna lanjutan, Selasa,
22 Januari 2019.
Pertanyaan
dan pernyataan Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel diunggah Arum Spink pada akun
Facebooknya, Senin, 21 Januari 2019. Berikut penuturannya.
Saya
tak mempertanyakan lagi soal jembatan Pattongko Lolisang yang menghubungkan
Kabupaten Bulukumba dan Sinjai. Update beberapa hari yang lalu, saat melintas
di daerah tersebut, pengerjaannya sudah on
the procces. Semoga tahun ini, jembatan yang menjadi perbatasan Kecamatan
Kajang (Bulukumba) dan Kecamatan Tellulimpoe (Sinjai) ini sudah bisa dinikmati
oleh pengguna jalan.
Di
rapat paripurna (Senin) hari ini (21 Januari 2019) dengan agenda mendengarkan
pemandangan umum fraksi2 DPRD Provinsi terhadap Ranperda RPJMD Provinsi Sulsel
2018-2023, saya yang mewakili Fraksi Partai NasDem mempertanyakan perkembangan
bandara Bulukumba yang peletakan batu pertamanya dilakukan Gubernur Syahrul Yasin
Limpo beberapa tahun lalu.
Sebagai
pusat wisata Tirta di Wilayah Selatan meliputi Bantaeng, Bulikumba, Sinjai, dan
Selayar, sebagaimana ditetapkan dan Perda RIPPARDA Provinsi Sulsel, keberadaan
bandara Bulukumba adalah sesuatu yang urgent dan menuntut untuk disegerakan
pembangunannya.
Apakah
Gubernur Nurdin Abdullah, akan melanjutkan rencana Gubernur Syahrul Yasin Limpo
sebelumnya...? Ini yang kami minta konfirmasinya.
RPJMD
merupakan jalan strategis perencanaan pembangunan lima tahunan oleh pemerintah
daerah. Selain menjadi kewajiban sabagaimana dalam Undang-undang, dokumen RPJMD
menjadi road map dalam mewujudkan visi
dan misi dalam sebuah periode kepemimpinan. Separuh dari keberhasilan
pembangunan ditentukan o perencanaanx. Di sinilah letak strategisnya RPJMD ini.
Di
bagian lain, kami juga mengkonfirmasi soal iklim investasi di Sulsel. Tak bisa
dipungkiri, investasi akan memperbaiki kondisi masyarakat, baik pada
penyerapana tenaga kerja dan pendapatan daerah dalam bentuk pajak, maupun efek
positif lainnya.
Kami
mempertanyakan perkembangan investasi pembangunan aspal curah di Kecamatan Bonto
Bahari. Jika kemudian masih menyisakan banyak soal, kami meminta agar ada
langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi agar masalah-masalah tersebut
segera diselesaikan.
Saya
yang merupakan Anggota Pansus RZWPPPK, telah memasukkan dalam lampiran Perda
tersebut titik lokasi pembangunan aspal curah.
Terkait
dengan pembangunan Rumah Sakit regional dan rest area yang dijadikan program
nyata dalam pelayanan kesehatan, serta sentra-sentra ekonomi di Sulsel, kami
usulkan untuk dilakukan pengakajian mendalam.
Akan
jauh lebih baik jika anggaran pembangunan rumah sakit tersebut diarahkan kepada
perbaikan kualitas pelayanan, misalnya penyediaan dokter-dokter spesialis,
infrastruktur rumah sakit yang ada hari ini, serta kesejahteraan
petugas-petugas kesehatan lainnya.
Untuk
Rest Area, diusulkan agar melibatkan pihak-pihak swasta tanpa perlu melalui
APBD.
Selasa,
22 Januari 2019, rapat paripurna akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan
jawaban Gubernur terhadap sejumlah pertanyaan dan pernyataan setiap fraksi yg
tlah disampaikan.
Arum Spink
#5atukanhat1