BIROKRASI PEMERINTAHAN. Ide tentang birokrasi bukan sesuatu yang baru. Merupakan kekeliruan kalau mengira konsep ini baru muncul. Keluhan atas pemerintah pun bukan hal baru, yaitu setua usia pemerintahan itu sendiri. Juga, prinsip pemerintah harus dijalankan orang-orang yang baik dan cakap merupakan ide yang sudah lama berkembang di lingkungan filsuf, baik Barat maupun Timur.
-----
PEDOMAN KARYA
Kamis, 20 Oktober 2022
ARTIKEL ILMIAH
Birokrasi Pemeritahan
(1):
Pengertian dan Sejarah Birokrasi
Pemerintahan
Oleh: Asnawin Aminuddin
(Mahasiswa S2 Ilmu
Pemerintahan Universitas Pancasakti Makassar)
Pengantar:
Sebagai warga negara
Indonesia, kita tentu pernah bersinggungan langsung dengan alur birokrasi
pemerintah dalam mengurus administrasi surat atau apapun, antara lain pengurusan
KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, SIM, NPWP, SIUP, dan sertifikat tanah.
Berbagai komentar dan
tanggapan warga dalam pengurusan administrasi bermunculan. Ada yang merasa puas
karena pelayanannya baik, ada yang merasa kecewa dan kesal karena pelayanannya
lambat dan berbelit-belit, ada yang marah dan makan hati karena harus melalui
beberapa meja petugas, apalagi bila petugas yang ditunjuk tidak ada atau sedang
keluar bahkan ada petugas yang minta uang pelicin agar urusan bisa lancar dan
cepat.
Permasalahan mengenai
dinamika birokrasi di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap
pengurusan apapun di instansi pemerintah terkesan lamban, lama, berbelit-belit,
birokrasi panjang, pungutan liar, bahkan suap, sehingga muncul adagium negatif
“kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah.”
Sebagai warga negara yang
baik, tentunya kita mengikuti segala aturan dan sistem yang telah diberlakukan
dalam pengurusan apapun, mulai dari berkas-berkas yang diperlukan sebagai
syarat akan tetapi karena kebutuhan akan surat resmi tersebut serta keinginan
pengurusan agar lebih cepat, tak jarang ada warga negara yang menyuap petugas.
Padahal tiap instansi
pemerintah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam melayani masyarakat.
Akan tetapi SOP ini ditabrak karena ada kepentingan buruk untuk menyeleweng dan
bisa mendapat penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan
oleh negara.
Sehubungan dengan fenomena tersebut, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu diketahui seputar Birokrasi Pemerintahan;
1. Apa Definisi Birokasi?
2. Apa Definisi Pemerintahan?
3. Apa Definisi Birokrasi Pemerintahan?
4. Bagaimana Seharusnya Birokrasi Pemerintahan?
Pembahasan:
Definisi Birokasi
Birokrasi yang dalam bahasa Inggris, bureaucracy,
berasal dari kata bureau yang berarti meja, dan cratein yang berarti
kekuasaan. Dengan demikian, birokrasi artinya kekuasaan berada pada orang-orang
yang di belakang meja.
Birokrasi
dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando
dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah
daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil
maupun militer.
Pada
rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan
dalam organogram (bagan organisasi). Organisasi ini pun memiliki aturan dan
prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah
biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian
wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan.
Istilah birokrasi diperkenalkan oleh
Baron de Grimm, dan dimunculkan oleh Vincent de Gourney melalui suratnya
tertanggal 01 Juli 1764. Surat tersebut ditulis Baron de Grim merujuk gagasan
Gourney, yang mengeluh tentang pemerintahan yang melayani dirinya sendiri. De
Gourney menyebutkan kecenderungan itu sebagai penyakit yang disebutnya
bureaumania.
Ide tentang birokrasi bukan sesuatu
yang baru. Merupakan kekeliruan kalau mengira konsep ini baru muncul. Keluhan
atas pemerintah pun bukan hal baru, yaitu setua usia pemerintahan itu sendiri.
Juga, prinsip pemerintah harus dijalankan orang-orang yang baik dan cakap
merupakan ide yang sudah lama berkembang di lingkungan filsuf, baik Barat
maupun Timur.
Machiavelli, misalnya, dalam
nasihatnya kepada Raja, meminta Raja memilih menteri yang cakap dan menggaji
mereka agar tidak mencari penghasilan dari sumber lain.
Ide pemerintahan yang efisien, sangat
akrab di China jauh sebelum masehi. Di antaranya ide tentang senioritas, sistem
“merit” statistik resmi dan laporan tertulis dipraktikan secara luas.
Pada 337 SM, Shen Pu Hai menulis
serangkai prinsip sangat erat terkait dengan prinsip yang dikembangkan dalam
administrasi abad 20.
Sejak kemunculan gagasan de Gourney,
istilah birokrasi diadopsi secara luas dalam kamus politik di Eropa selama abad
18. Istilah Prancis, bureaucratic ini, dengan cepat diadopsi dalam makna yang
sama di Jerman dengan sebutan kureaukukratie (kemudian menjadi burokratie), di
Italia menjadi burocrazia, dan di Inggris menjadi bureaucracy.
Derivasi dari istilah birokrasi juga
berkembang secara luar biasa selepas periode de Gourney. Muncul istilah
birokrat, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi.
Kamus Prancis mendefinisikan
birokrasi sebagai kekuasaan, pengaruh dari pemimpin dan staf biro pemerintahan
(governmental beureaux). Adapun Kamus Jerman edisi 1813 merumuskan birokrasi
sebagai kewenangan atau kekuasaan, tempat aneka departermen pemerintahan dan
cabang merebutnya dari warga negara bagi diri mereka sendiri. Padahal, istilah
dasarnya adalah bureau artinya meja tulis, yang bermakna tempat pejabat
bekerja.
Meskipun demikian, penggunaan awal
sekaligus penyebarluasan istilah birokrasi justru dilakukan novelis, Balsac,
salah seorang yang paling bertanggung jawab dan konsisten dalam penyebaran
istilah ini lewat novelnya, Les Employes (1836).
Istilah itu kemudian diadopsi sebagai
konsep yang serius oleh Frederic Le Play pada 1864, ketika ia membicarakan
tentang birokratisme yakni tingkah laku dan sepak terjang dari pejabat
profesional yang merugikan warga negara.
Karenanya, Le Play sosialis besar
Prancis harus meminta maaf atas penggunaan istilah hibrida diciptakan dalam
novel ringan.
Tema ini (birokratisme) dielaborasi
secara terperinci oleh Josef Oldszenki (1904), seorang pembela Polandia yang
berutang pada pemikiran dalam esai Mohl yang banyak membicarakan penyalahgunaan
yang dilakukan birokrasi.
Hingga 1896, birokrasi dalam Kamus
Politik Perancis disebutkan berasal dari Jerman dipopulerkan oleh Balzac.
Konsep birokrasi ini meluas ke
Inggris melalui terjemahan karya berbahasa Jerman. Karya Gorres “Germany And
The Revolution” (1819) diterjemahkan ke bahasa Inggris dalam dua versi yang
berbeda pada 1820.
Istilah bureau-kratisch dihindari
untuk diterjemahkan sebagai bureaucratic, sementara terjemahan surat perjalanan
seorang pangeran (1832) menyebutkan, birokrasi telah menggantikan tempat dari
aristokrasi dan kemungkinan akan segera menjadi sama posisinya. Pada
perkembangan selanjutnya, kamus berikutnya mulai menyebutkan istilah ini.
Spencer, juga mulai menulis di bukunya tentang birokrasi dengan mengacu pada
Prancis.
Mills dalam karyanya Principal of
Political Economy (1848), menempatkan diri sebagai penentang dari konsentrasi
semua keterampilan dan pengalaman serta kekuasaan dari tindakan yang
terorganisasi di tangan manajemen kepentingan yang luas. la menyebutnya sebagai
dominant bureaucracy yang muncul dalam masyarakat Inggris.
Mills menegaskan, kecenderungan itu
merupakan a main cause of the inferior capacity for political life (penyebab
utama dari rendahnya kapasitas untuk kehidupan politik) yang menandai
karakteristik dari negara yang over governed (diatur di atas) saat itu.
Para ahli kemudian membuat definisi
birokrasi. Bintoro Tjokroamidjojo (1984), mengatakan, birokrasi dimaksudkan
untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh
banyak orang.
Dengan demikian, tujuan dari adanya
birokrasi agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasi.
Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak
orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, dan
inilah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi.
Blau dan Page (1956) mengemukakan
birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai
tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengoordinasikan secara
sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.
Jadi, menurut Blau dan Page,
birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan
untuk meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadang dalam
pelaksanaannya birokratisasi sering mengakibatkan adanya ketidakefisienan.
Dengan mengutip pendapat Mouzelis,
Ismani (2001) mengemukakan bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang
rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dan
dengan efisiensi yang setinggi-tingginya. Dari pandangan demikian, tidak
sedikit pun alasan untuk menganggap birokrasi itu jelek dan tidak efisien.
Bintoro Tjokroamidjojo (1984), mengutip
pendapat Fritz Morstein Marx, mengemukakan
bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern
untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam
sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan.
Dwijowijoto (2004) mengutip Blau dan
Meyer, menjelaskan bahwa birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan
kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal
yang baik dan buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional
yang netral pada skala yang besar.
Selanjutnya, dikemukakan bahwa di
dalam masyarakat modern, yang terdapat begitu banyak urusan yang terus-menerus
dan ajeg, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya. Birokrasi dalam
praktik dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di
atas, dapat dirumuskan bahwa birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan
efisien, yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki
spesialisasi sesuai tujuan yang telah disepakati dalam sebuah
organisasi/instansi/lembaga Pemerintah.
Dan secara sederhana, birokrasi dapat
diartikan sebagai kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja.
(bersambung)
-----
Artikel Bagian 2:
Kekuasaan Yang Dijalankan Pemerintahan untuk Pelayanan kepada Masyarakat
-----
Referensi Buku:
Muhammad,
2018, Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Goood Governance), Unimal Press, Lhokseumawe
Rusfiana,
Yudi, dan Supriatna, Cahya, 2021, Memahami Birokrasi Pemerintahan dan
Perkembangan, Penerbit Alfabeta Bandung
Referensi Internet:
Afrianedy,
Ridho, Dinamika Birokrasi Indonesia Dan Sistem Pengawasan untuk Mewujudkan Good
Governance, https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/248-dinamika-birokrasi-indonesia-dan-sistem-pengawasan-untuk-mewujudkan-good-governance,
dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022
Birokrasi,
https://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi,
dikutip pada Senin, 17 Oktober 2022
Flash
Back: Membedakan Definisi Pemerintah Dan Pemerintahan, 07 Juli 2014, https://biroorganisasi.jogjaprov.go.id/v1/flash-back-membedakan-definisi-pemerintah-dan-pemerintahan/,
dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022
KBBI
Daring, organogram, ttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/organogram, dikutip pada
Rabu, 19 Oktober 2022
Pemerintah,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah,
dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022
Pemerintahan,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintahan,
dikutip pada Senin, 17 Oktober 2022
Pemerintah
Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia,
dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022
Putri,
Vanya Karunia Mulia; 2022, Pengertian Pemerintahan dalam Arti Sempit dan Luas, https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/08/093000769/pengertian-pemerintahan-dalam-arti-sempit-dan-luas,
dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022
Referensi Berita:
Birokrasi
Berbelit Perlambat Pengambilan Keputusan, 28 Januari 2020, https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/birokrasi-berbelit-perlambat-pengambilan-keputusan,
dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022.