- Prof Abu Hamid -
-------------
Parpol Semata-mata Mencari Kekuasaan dan Jabatan
Oleh: Prof Abu Hamid
(Antropolog dari Universitas Hasanuddin/Mantan Rektor Universitas 45 Makassar)
Indonesia sudah cukup berpengalaman melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan partai politik (Parpol) pun silih berganti sebagai peserta Pemilu. Sayangnya, sebagian besar Parpol peserta Pemilu tersebut boleh dikata tidak jelas identitasnya.
Ada beberapa parpol yang hampir sama saja idenya. Pertanyaannya, apa sesungguhnya yang ingin dicari, ingin diterapkan, dan ingin dibangun oleh parpol bersama para pengurus dan anggotanya?
Jawaban paling simpel adalah mereka semata-mata hanya mencari kekuasaan dan jabatan, padahal Parpol dan para politisi seharusnya membina budaya, mempertahankan nilai-nilai kebudayaan, mengembangkan kebudayaan.
Yang terjadi justru sebaliknya. Parpol dan politisi tidak membina budaya. Budaya yang tumbuh di tengah masyarakat adalah budaya ingin menggapai kekuasaan dan ingin mencari jabatan. Akibatnya, kebudayaan merasakan diri dikendarai saja oleh kekuasaan, padahal seharusnya kekuasaan mengambil alih nilai-nilai budaya dalam menjalankan kekuasaan dan Parpol.
Dengan tidak dibina dan tidak dikembangkannya kebudayaan, generasi muda pun ikut terpancing memburu kekuasaan semata-mata. Generasi muda tidak lagi merasakan tebalnya nasionalisme dalam diri mereka, karena kekuasaan tidak lagi berupaya memantapkan nasionalisme dalam diri generasi muda.
Pada akhirnya, masyarakat yang semakin cerdas merasa jenuh melihat kekuasaan yang berjalan sekarang, bahkan mungkin pada suatu waktu nanti rakyat tidak lagi mempercayai kekuasaan, termasuk Parpol dan politisi yang jumlahnya sangat banyak.
Para penguasa dan politisi mungkin tidak menyadari bahwa masyarakat kini semakin cerdas, karena jumlah sarjana, magister, dan doktor terus bertambah. Sebaliknya, para calon penguasa dan para calon legislator (caleg) yang muncul dewasa ini tidak jelas dari mana asalnya dan apa prestasinya.
Tiba-tiba mereka muncul. Tiba-tiba mereka tampil dengan baliho besar-besar. Tetapi tidak jelas apa prestasinya, sehingga masyarakat yang semakin cerdas akhirnya tidak lagi mempercayai para calon penguasa dan calon legislator.
Idealnya, calon penguasa dan calon legislator adalah orang-orang yang berprestasi dan sudah melalui proses berjenjang. Sebagai contoh, calon Presiden Amerika Serikat haruslah seorang senator atau pernah menjadi gubernur. Mereka juga umumnya sudah doktor (S3). Dengan demikian, calon presiden Amerika Serikat itu benar-benar sudah teruji kerja dan kemampuannya, begitu pula prestasinya.
Sementara calon penguasa dan calon legislator di Indonesia, umumnya tidak jelas latar belakang pendidikan dan prestasinya.
Dengan format Pilkada dan Pemilu sekarang ini, bisa saja hanya orang memiliki banyak uang atau preman yang punya banyak uang yang jadi calon penguasa atau calon legislator. Setelah menjadi penguasa atau duduk sebagai anggota dewan, barulah mereka mempopulerkan diri.
Zaken Grupen
Pada zaman dahulu, memang tidak ada partai politik, tetapi ada pengelompokan-pengelompokan semacam kelompok kerja (yang dalam bahasa Belanda disebut zaken grupen atau kelompok kerja) yang dibentuk oleh raja.
Orang-orang yang direkrut masuk dalam kelompok kerja itulah yang berfungsi sebagai wakil rakyat dan menjalanlan fungsi kerajaan. Kelompok kerja itu dibentuk untuk mempertahankan eksistensi kerajaan (negara).
Orang-orang yang direkrut masuk dalam zaken grupen itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, jadi mereka memang benar-benar refresentasi perwakilan rakyat.
Keterangan:
-- Artikel opini ini didaur ulang oleh Asnawin dari hasil wawancaranya dengan Prof Abu Hamid pada 2008. Saat itu, Prof Abu Hamid menjabat Rektor Universitas 45 Makassar. Prof Abu Hamid adalah antropolog dari Universitas Hasanuddin Makassar dan penulis buku: “Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi, dan Pejuang”. Prof Abu Hamid lahir di Sinjai, Sulawesi Selatan pada 3 Maret 1934, dan meninggal dunia pada 23 Mei 2011 di Makassar.