Gubernur Sulawesi Selatan dari Masa ke Masa

GUBERNUR SULSEL. Terhitung sejak Pulau Sulawesi dibagi dua provinsi pada 1960, Sulawesi Selatan sudah memiliki delapan gubernur. Dari kiri ke kanan sesuai arah jarum jam, Achmad Lamo, logo Sulsel, Andi Oddang, Achmad Amiruddin, Syahrul Yasin Limpo, Tanri Lamo, HM Amin Syam, dan HZB Palaguna. (Kreasi foto: Asnawin Aminuddin)




-------------

PEDOMAN KARYA

Rabu, 30 Desember 2015

Gubernur Sulawesi Selatan dari Masa ke Masa

Oleh: Asnawin Aminuddin

(Wartawan)

Jauh sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, wilayah Nusantara telah dikuasai oleh penjajah, bahkan penjajah Belanda telah menunjuk pemerintahan militer di berbagai pulau besar.

Salah satu pulau yang dikuasai penjajah Belanda yaitu Pulau Sulawesi (Soelawesi). Pulau dengan sebutan Celebes awalnya berada dalam satu wilayah administratif provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi.

Penjajah Belanda telah membentuk pemerintahan kolonial di wilayah pulau Sulawesi di bawah kendali Gouverneur van Celebes atau Gubernur Sulawesi, dengan gubernur pertama CA Kroesen (menjabat gubernur pada 1904).

Selanjutnya, HNA Swart (1904-1908), AJ Quarles de Quarles (1908-1910), WJ Coenen (1910-1913), Th AL Heijting (1913-1915), AJL Couvreur (1915-1927), LJJ Caron (1927-1933), JLM Swaab (1933-1936), serta CH ter Laag (1936-1941).

Pada zaman pendudukan penjajah Jepang, pemerintahan di Sulawesi mengalami kekosongan. Tidak ada catatan resmi mengenai orang yang ditunjuk sebagai Gubernur Sulawesi oleh penjajah Jepang. Juga tidak ditemukan catatan lepas (bukan catatan resmi) mengenai Gubernur Sulawesi pada masa pendudukan penjajah Jepang, antara tahun 1942-1945.

Setelah Jepang takluk kepada pasukan sekutu di bawah komando Amerika Serikat pada Agustus 1945, Indonesia langsung memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Jepang takluk setelah tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Presiden Soekarno kemudian mengangkat sejumlah menteri, kepala daerah (gubernur), dan residen (setingkat walikota atau bupati), termasuk Dr Ratulangi (Dr. G. S. S. J. Ratoe Langie), sebagai Gubernur Sulawesi (Goebernoer Soelawesi).

Dalam perjalanan pemerintahan, Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi.

Gubernur Sulawesi yang pertama adalah Sam Ratulangi (nama lengkapnya Dr Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, menjabat gubernur pada menjabat Gubernur Sulawesi pada 1945 hingga 30 Juni 1949).

Gubernur Sulawesi yang kedua, Bernard Wilhelm Lapian yang menjabat Gubernur Sulawesi pada 17 Agustus 1950, hingga 1 Juli 1951. Gubernur Sulawesi yang ketiga yaitu Raden Sudiro, menjabat Gubernur Sulawesi, yaitu pada 1 Juli 1951, hingga 9 November 1953.

Raden Sudiro hanya sekitar dua tahun menjabat Gubernur Sulawesi, karena pemerintah pusat mengangkatnya menjadi Walikota Jakarta (jabatan setara dengan gubernur pada saat itu) untuk periode 1953–1960.

Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Sulawesi, pemerintah pusat mengangkat Andi Burhanuddin sebagai pejabat sementara Gubernur Sulawesi pada 1953, sebelum mengangkat Lanto Daeng Pasewang sebagai gubernur tetap.

Gubernur Sulawesi yang keempat adalah Lanto Daeng Pasewang, menjabat gubernur pada 1953 hingga 1956, sedangkan Gubernur Sulawesi yang kelima yaitu Andi Pangerang Petta Rani yang menjabat gubernur pada 1956 hingga 1960. 

Pemekaran Provinsi

Ketika masih berada di bawah satu wilayah administrasi, Provinsi Sulawesi yang ketika itu beribukota di Makassar, dipimpin oleh gubernur pertama Dr GSSJ Ratulangi.

Bentuk sistem pemerintahan provinsi ini merupakan perintis bagi perkembangan selanjutnya, hingga dapat melampaui masa-masa di saat Sulawesi berada dalam Negara Indonesia Timur (NIT) dan kemudian menjadi negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Saat RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), status Sulawesi dipertegas kembali menjadi provinsi. Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus berlanjut sampai pada tahun 1960.

Pada 1960, terjadi pemekaran wilayah. Pulau Sulawesi dibagi dua wilayah provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, serta Provinsi Sulawesi Utara-Tengah.

Melalui UU Nomor 47 Tahun 1960, Pemerintah mengesahkan terbentuknya Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, dengan menunjuk AA Rivai sebagai gubernur, sedangkan untuk penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara-Tengah, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/m tahun 1960, tanggal 23 Maret 1960, menunjuk Mr AA Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Selanjutnya, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964, Pemerintah memisahkan Provinsi Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan.

Pemerintah kemudian kembali memekarkan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi dua wilayah berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004, tanggal 5 Oktober 2004, dengan menyetujui pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

Mulai 1960

Terhitung sejak Pulau Sulawesi dibagi dua provinsi pada 1960, Sulawesi Selatan sudah memiliki delapan gubernur, dimulai dari AA Rivai pada tahun 1960 (1960-1966), hingga Syahrul Yasin Limpo pada yang sudah dua periode menjabat gubernur yakni 2008-2013, dan 2013-2018.

PERIODE 1960-1966. Gubernur Sulsel yang pertama adalah AA Rivai. Beliau menjabat gubernur sejak 13 Desember 1960, hingga 17 November 1966. Tidak banyak referensi yang kami temukan mengenai AA Rivai.

PERIODE 1966-1978. Gubernur Sulsel yang kedua, Achmad Lamo (Letkol Inf H Achmad Lamo), yang lahir di Enrekang pada  3 Maret 1921, dan meninggal dunia pada 1996, menjabat sebagai Gubernur Sulsel pada 17 November 1966, hingga 19 Januari 1978.

Satu tahun menjelang berakhirnya masa jabatannya selaku Gubernur Sulsel, Achmad Lamo yang memulai karier militer pada Sekolah Polisi di Sukabumi, diangkat menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) periode 1977-1982, bersama Mashuri, Isnaeni, Raden Kartidjo, dan Majskur, dengan Ketua MPR pada saat itu H Adam Malik.

PERIODE 1978-1983. Gubernur Sulsel yang ketiga adalah H Andi Oddang (Brigjen TNI Andi Oddang). Pria kelahiran Barru, 18 Juli 1925, dan meninggal dunia di Makassar pada 10 Februari 2015, menjabat sebagai Gubernur Sulsel pada 19 Janurari 1978, hingga 19 Janurari 1983.

PERIODE 1983-1988 dan 1988-1993. Gubernur Sulsel yang keempat adalah Achmad Amiruddin (Prof Dr Achmad Amiruddin). Pria kelahiran Gilireng Wajo, 25 Juli 1932, dan meninggal dunia pada 22 Maret 2014, menjabat Gubernur Sulsel selama dua periode. Periode pertama 19 Janurari 1983 – 19 Janurari 1988, serta periode kedua 19 Janurari 1988 – 19 Janurari 1993.

Sebelum menjabat Gubernur Sulsel, Prof Ahmad Amiruddin yang seorang ahli kimia nuklir Indonesia, pernah menjabat Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) antara tahun 1973 hingga 1982.

Seperti pendahulunya, satu tahun menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Gubernur Sulsel, Achmad Amiruddin diangkat menjadi Wakil Ketua MPR-RI pada 1992 hingga 1997.

PERIODE 1993-1998 dan 1998-2003. Gubernur Sulsel yang kelima adalah Mayjen TNI (Purn) Zainal Basri Palaguna. Pria kelahiran Enrekang, Sulawesi Selatan, 9 Maret 1939 menjabat sebagai gubernur selama dua periode, yaitu 1993-1998 dan 1998-2003.

Sebelum menjabat Gubernur Sulsel, HZB Palaguna yang lebih dikenal sebagai orang Soppeng, pernah menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Pngdam) VII/Wirabuana.

PERIODE 2003-2008. Gubernur Sulsel yang ke-6 adalah Mayjen TNI (Purn) HM Amin Syam. Pria kelahiran Enrekang, 12 Desember 1945, menjabat sebagai Gubernur Sulsel pada periode 2003-2008. Amin Syam yang berpasangan dengan Syahrul Yasin Limpo sebagai Wakil Gubernur, adalah gubernur pertama Sulawesi Selata yang terpilih melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub).

Sebelum menjabat Gubernur Sulsel, Amin Syam pernah pula menjabat Ketua DPRD Sulsel (1 Oktober 1999 – 19 Januari 2003), Bupati Enrekang (1988–1993), dan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel (1993-2009).

PERIODE 2008-2013 dan 2013-2018. Gubernur Sulsel yang ke-7 adalah Syahrul Yasin Limpo. Pria kelahiran Makassar, 16 Maret 1955, menjabat sebagai gubernur pada periode 2008-2013, dan 2013-2018. Sebelum menjabat gubernur, Syahrul pernah menjabat Bupati Gowa (1994-2002) dan Wakil Gubernur (2003-2008). Pada 2014, 
Dalam perjalanan pemerintahannya, Syahrul Yasin Limpo terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel (2009 sampai sekarang) dan juga terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) selama dua periode (2010-2015, 2015-2020).

PEJABAT GUBERNUR. Gubernur Sulsel yang ke-8 adalah Mayjen TNI (purn) Tanribali Lamo. Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 15 November 1952, menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel pada 19 Januari 2008 hingga 8 April 2008.

Tanribali Lamo yang seorang militer, pernah menjabat Direktur Ajudan Jenderal TNI AD, Wakil Asisten Personel Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Asisten Personel Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2003), Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan (2008), Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa & Politik Kementerian Dalam Negeri RI (2009-2015), Pejabat Gubernur Sulawesi Tengah (2011), Pejabat Gubernur Papua Barat (2011-2012), serta Pejabat Gubernur Maluku Utara (2013-2014).

... 

Sumber referensi:

·         https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
·         https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Gubernur_Sulawesi
·         https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Gubernur_Sulawesi_Selatan
·         http://www.sulutprov.go.id/sejarah.html
·         https://id.wikipedia.org/wiki/Achmad_Lamo
·         https://id.wikipedia.org/wiki/Andi_Oddang_Makka
·         https://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesia
·         https://id.wikipedia.org/wiki/Zainal_Basri_Palaguna
·         https://id.wikipedia.org/wiki/Amin_Sjam
·         http://armintoputiri.blogspot.co.id/2007/10/mengenal-h-m-amin-syam.html
·         https://id.wikipedia.org/wiki/Syahrul_Yasin_Limpo
·         https://id.wikipedia.org/wiki/Tanribali_Lamo