Zugito Akui Gedung PWI Milik Pemprov Sulsel

SEKRETARIS Komisi C DPRD Sulsel, Armin Mustamin Toputiri, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi C DPRD Sulsel dengan PWI Sulsel, Biro Aset Pemprov Sulsel, Biro Hukum Pemprov Sulsel, serta Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel, di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Senin, 14 Maret 2016. (Foto: Asnawin Aminuddin)

--------

Senin, 14 Maret 2016

Zugito Akui Gedung PWI Milik Pemprov Sulsel

MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh (Zugito), akhirnya mengakui bahwa Gedung PWI yang terletak di Jl AP Pettarani 31 Makassar, adalah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.

“Gedung PWI ini adalah hasil ruislag, artinya ada haknya PWI Sulsel di situ, tapi kita akui bahwa (Gedung PWI) itu memang milik Pemprov (Sulsel),” ungkap Zugito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi C DPRD Sulsel dengan PWI Sulsel, Biro Aset Pemprov Sulsel, Biro Hukum Pemprov Sulsel, serta Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel, di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Senin, 14 Maret 2016.

Pada RDP di tempat yang sama dua bulan lalu (Senin, 11 Januari 2016), Zugito mengklaim Gedung PWI sebagai milik PWI Sulsel dan bukan milik Pemprov Sulsel.

“Berani-beraninya Pemprov Sulsel mengklaim sebagai pemilik, tetapi tidak bisa menunjukkan bukti sertifikat kepemilikan,” tandasnya ketika itu. 
(Baca berita: http://www.pedomankarya.co.id/2016/01/zugito-gedung-pwi-bukan-milik-pemprov.html)

Rapat Dengar Pendapat yang dilangsungkan Senin, 14 Maret 2016, dipimpin oleh Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel, Armin Mustamin Toputiri, dan dihadiri Asistem IV Setda Sulsel, Dr Ruslan Abu (didampingi Kepala Biro Aset Achmad Akil, dan Kepala Biro Hukum Lutfi Nasir), Ketua PWI Sulsel Agus Salim Alwi Hamu (didampingi beberapa pengurus), dua mantan Ketua PWI Sulsel, Syamsu Nur dan Zugito, mantan Sekretaris PWI Sulsel HL Arumahi, serta perwakilan ACC.

Ruslan Abu yang mewakili Gubernur Sulsel mengatakan, tidak pernah ada niat dari Pemprov Sulsel untuk mengambil alih pengelolaan Gedung PWI, bahkan sebaliknya, Pemprov Sulsel akan membantu PWI Sulsel agar pengelolaan gedung tersebut dapat tetap berlanjut.

“Tetapi karena statusnya adalah Pinjam Pakai, maka setiap dua tahun akan ditinjau kembali, karena memang begitulah aturannya. Kita harus taat azas dan itulah sebabnya Sulsel bisa memperoleh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama lima tahun berturut-turut,” katanya.

Mengenai komersialisasi yang dilakukan pengurus PWI dengan menyewakan sebagian ruangan yang Lantai I Gedung PWI Sulsel kepada Alfamart untuk membuka minimarket, Kepala Biro Aset Pemprov Sulsel Achmadi Akil mengatakan PWI Sulsel sama sekali tidak boleh melakukan komersialisasi gedung milik pemerintah.

“PWI Sulsel kelola sendirilah itu Gedung PWI, jangan dikelola orang lain, karena itu melanggar,” tandasnya.

Armin Mustami Toputiri yang memimpin pertemuan tersebut kemudian menyimpulkan bahwa PWI Sulsel sudah mengakui Gedung PWI adalah milik Pemprov Sulsel, sedangkan menyangkut komersialisasi Gedung PWI, DPRD Sulsel menyerahkan kepada Pemprov Sulsel dan PWI Sulsel untuk mengatur mekanisme penyelesaiannya agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Keputusan lain yang diambil pada pertemuan tersebut adalah Pemprov Sulsel dalam waktu secepat-mungkin, akan memasang papan bicara di Gedung PWI. (win)

DUA BULAN LALU. Beginilah suasana Rapat Dengar Pendapat (hearing) di Ruangan Komisi C DPRD Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Senin, 11 Januari 2016, yang antara lain dihadiri Ketua PWI Sulsel Agus Salim Alwi Hamu (baju putih, kedua dari kanan), mantan Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh (pakai jas, kedua dari kiri), dan Penasehat PWI Sulsel  Lutfi Qadir (baju putih kerah merah, paling kiri), serta beberapa pengurus PWI Sulsel. (Foto: Asnawin Aminuddin)