Sejarah Perjalanan Peradaban di Kabupaten Takalar

KARAENG. Bersamaan dengan pelantikan Karaeng Sanrobone, muncullah gelar kebangsawanan baru di wilayah tersebut, yaitu “Daeng” yang berarti kakak. Gelar kebangsawanan ini digunakan karena Karaeng Sanrobone adalah adik bungsu, dan etikanya, ia harus memanggil “Daeng” kepada kedua kakaknya (Daeng na Karaenga). Alimuddin Daeng Namba 
(Tokoh Masyarakat Kabupaten Takalar)

---------

PEDOMAN KARYA

Jumat, 13 Mei 2016

Sejarah Perjalanan Peradaban di Kabupaten Takalar

Oleh: Alimuddin Daeng Namba

(Tokoh Masyarakat Kabupaten Takalar)

Peradaban primitif ditandai dengan masyarakat yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Khusus di Kabupaten Takalar, peradaban primitif itu berakhir ketika to manurung datang di Butta Ko’mara’. Saat itulah peradaban baru dimulai.

Peradaban baru yang kemudian disebut peradaban modern itu ditandai dengan diperkenalkannya cara bercocok-tanam. Langkah awal yaitu to manurung bersama-sama dengan masyarakat setempat mencetak persawahan. Daerah tempat pencetakan sawah pertama itu kemudian diabadikan dengan nama Tana Toa.

Pada sawah yang mereka buat, to manurung bersama masyarakat setempat di Ko’mara', selain menanam padi, juga menanam jagung, labu, dan lain-lain.

Berdasarkan Pa’pasangta’ ri Ko’mara’, peristiwa kedatangan to manurung itu terjadi pada akhir abad ke-11. To manurung datang di Tanah Ko’mara’ dengan dua misi, yaitu menyiarkan agama Islam dan membangun peradaban.

Misi syiar Islam tersebut cukup berhasil. Masyarakat Ko’mara’ akhirnya memeluk agama Islam. Menurut Pa’pasangta’ ri Ko’mara’, masyarakat di Ko’mara’ sudah menganut agama Islam jauh sebelum Raja Gowa, Sultan Alauddin, masuk Islam dan meng-Islam-kan Kerajaan Gowa. Fakta sejarah tersebut masih tersimpan rapi dalam bentuk Al-Qur’an Barakka' yang dibawa oleh to manurung.

Misi membangun peradaban juga berhasil dengan baik. To manurung menjadi pionir dalam pengolahan lahan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pokok. To manurung juga membawa peralatan pertanian yang terbuat dari besi (yang dibuat oleh pandai besi yang oleh masyarakat Takalar disebut tanrassang manurung).

Dengan demikian, peralatan besi juga sudah diperkenalkan dan digunakan oleh masyarakat setempat, meskipun peratalan tersebut masih sangat sederhana.

To Manurung adalah cendekia (wali) yang datang dari Timur Tengah. Jadi, to manurung adalah orang yang datang dari suatu tempat, tetapi masyarakat yang didatangi oleh to manurung, tidak mengetahui dari mana asal-usul to manurung tersebut. Karena tidak mengetahui asal-usul cendekia tersebut, maka masyarakat setempat menyebutnya to manurung.

Ko’mara’ adalah kampung pertama yang oleh to manurung dijadikan sebagai tempat membangun peradaban baru (modern). Ko’mara’ berasal dari kata kato’mara yang berarti kering.

Sistem Pemerintahan

           

Sebelum to manurung datang ke Takalar, masyarakat setempat menganut sistem pemerintahan kelompok-kelompok masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah. Setelah to manurung datang, kelompok-kelompok masyarakat yang berdekatan wilayahnya kemudian bersatu dan mulailah dikenal adanya pemimpin kelompok masyarakat.

Kepemimpinan ketua kelompok ini masih terbatas pada pengaturan (lembaga) dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Saat itu, kekuasaan terhadap wilayah belum menjadi perhatian.

Setelah cukup lama diperkenalkan cara bercocok-tanam, orang-orang yang telah mendapat bimbingan khusus dari to manurung mengenai kepemimpinan dalam kelompok, kemudian disebar ke beberapa wilayah lain untuk membentuk kelompok baru dan memperkenalkan cara bercocok-tanam untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Dari situlah kemudian lahir sistem pemerintahan baru yang dikenal dengan nama dampang (berasal dari kata dampeng, yang berarti pendamping).

Sistem pemerintahan di era dampang kemudian mengalami kemajuan dengan adanya penetapan batas-batas wilayah. Maka dilakukan pembagian dan penamaan wilayah, antara lain Dampang Ko’mara’, Dampang Tengko, dan Dampang Cabelo.

Selain pembagian wilayah, mereka juga sudah mulai melakukan pembagian tugas dalam kelompok masyarakat. Karena masih baru, maka sistem pemerintahan ketika itu juga relatif masih tertutup dan terbatas.

Meskipun demikian, mereka sudah menguasai sistem bercocok-tanam dan juga sudah mengetahui cara melakukan transaksi dengan kelompok lain, termasuk dengan sistem barter.

Kare

            Lama kelamaan, sistem pemerintahannya berubah menjadi Sistem Kare, yaitu mulai dibentuk struktur pemerintahan dalam kelompok-kelompok masyarakat. Mereka juga sudah mulai menetapkan daerah yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

            Selain itu, mereka juga sudah mulai mengangkat pemimpin wilayah dengan gelar Kare. Pemimpin wilayah atau Kare inilah yang mengatur tata kelola pemerintahan dan melakukan pembagian wilayah. Maka kekuasaan pun mulai jelas kelihatan.

            Mereka pun memilih dan mengangkat Kare di beberapa wilayah, antara lain Kare Loe ri Bajeng, Kare Loe ri Katinjang, dan Kare Loe ri Bira.

Kekurangan dari sistem kare tersebut adalah hubungan dengan dunia luar yang sangat minim, sehingga perkembangan peradaban dari semua aspek kehidupan masih jauh dari sempurna. Ego wilayah masih sangat kuat, karena pengaruh peradaban luar masih sangat minim.

Namun demikian, sistem pemerintahan kare kemudian bergeser dan mencari bentuknya sendiri demi penyempurnaan dan kemudian dikenallah sistem pemerintahan karaeng.

Karaeng

            Kare adalah sistem pemerintahan transisi dari Era Dampang ke Era Karaeng. Tuntutan penyempurnaan sistem pemerintahan kemudian melahirkan sistem pemerintahan dengan sebutan Karaeng, yang ditandai dengan semakin kuatnya pengaruh karaeng sebagai pemimpin kelompok masyarakat, terhadap wilayah kekuasaan dan sistem pemerintahan di wilayah yang kemudian berkembang menjadi kabupaten dengan nama Kabupaten Takalar.

            Sistem pemerintahan Karaeng lahir dari kesepakatan para pemimpin atau penguasa kelompok, yaitu Dampang Ko’mara’, Dampang Cabelo, dan Dampang Kurawa. Sistem pemerintahan Karaeng tersebut merupakan jawaban dari tuntutan masyarakat yang menginginkan jaminan keutuhan wilayah dan kesetaraan dengan kekuasaan yang ada di tempat lain.

            Tata kelola pada sistem pemerintahan Karaeng relatif masih sama dengan yang ada di setiap wilayah, termasuk yang ada di luar tiga dampang tersebut (di luar wilayah Kabupaten Takalar).

            Dalam sistem pemerintahan Karaeng, banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan dan pengangkatan Karaeng, antara lain kompetensi calon pemimpin, dan wilayah yang strategis sebagai pusat pemerintahan.

            Menurut Pa’pasang, dari beberapa dampang yang ada saat itu, ada tiga dampang yang memiliki pengaruh cukup besar, yaitu Dampang Ko’mara’, Dampang Cabelo, dan Dampang Kurawa. Pemimpin ketiga dampang ini kebetulan bersaudara.

Setelah melakukan pertemuan, para dampang (Ko’mara’, Cabelo, Kurawa, dan lain-lain) dengan pertimbangan yang sangat bijak, kemudian sepakat memilih Dampang Cabelo (adik bungsu) yang bermukim di Sanrobone sebagai Karaeng.

Pertimbangannya, dalam menjalankan roda pemerintahan, Karaeng akan didampingi oleh kedua kakaknya (Dampang Ko’mara’ dan Dampang Kurawa) sebagai penasehat, sehingga sangat kecil kemungkinan Dampang Cabelo bertindak otoriter, karena ia pasti akan selalu meminta pendapat dan mendengarkan nasehat dari kedua kakaknya.

Dampang Cabelo bermukim di wilayah Sanrobone yang sangat strategis karena berada di daerah pesisir dan memiliki pelabuhan, sehingga akses dengan daerah luar sangat terbuka.

Maka atas kesepakatan semua pihak, dilantiklah Dampang Cabelo sebagai karaeng pertama di wilayah yang kini bernama Kabupaten Takalar. Karena pusat pemerintahannya berada di Sanrobone, maka karaeng pertama tersebut diberi gelar “Karaeng Sanrobone.”

Bersamaan dengan pelantikan Karaeng Sanrobone, muncullah gelar kebangsawanan baru di wilayah tersebut, yaitu “Daeng”, yang berarti kakak. Gelar kebangsawanan ini digunakan karena Karaeng Sanrobone adalah adik bungsu dan etikanya, ia harus memanggil “Daeng” kepada kedua kakaknya (Daeng na Karaenga).

Gelar Karaeng tersebut menempatkan masyarakat yang mendiami wilayah kekuasaan Karaeng Sanrobone (sekarang Kabupaten Takalar) setara atau sejajar dengan sistem pemerintahan atau kekuasaan dimana pun di Negeri Nusantara.    

---
(Catatan: Penulisan sejarah ini didasarkan pada Pa'pasang atau pesan-pesan yang disampaikan secara turun-temurun dari keluarga kerajaan)