RUMPUT LAUT. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan bekerja sama Lembaga Pengkajian Pedesaan Pantai Masyarakat (LP3M), mengadakan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Pengembangan Perikanan Terpadu, di Colonial Hotel Makassar selama dua hari Rabu dan Kamis, 26-27 Oktober 2016. (Foto: Muhammad Said Welikin)
----------
Jumat,
28 Oktober 2016
Petani Rumput
Laut Belum Punya Posisi Tawar
MAKASSAR,
(PEDOMAN KARYA). Rumput
laut telah menjelma menjadi salah satu produk unggulan, khususnya di Sulawesi
Selatan, namun hingga kini, petani rumput laut belum punya posisi tawar
terhadap pemodal, dalam hal ini pihak bank.
Masalah itu mengemuka pada Seminar dan
Lokakarya (Semiloka) Pengembangan Perikanan Terpadu, yang dilaksanakan Dinas
Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan bekerja sama Lembaga Pengkajian
Pedesaan Pantai Masyarakat (LP3M), di Colonial Hotel Makassar selama dua hari
Rabu dan Kamis, 26-27 Oktober 2016.
“Permasalahan ketidak-berdayaan petani
dalam hal mengakses atau mendapatkan modal dari pihak perbankkan adalah
penyakit lama seakan tak bertepi, tetapi hal ini bisa diatasi dengan sistim
Resi Gudang,” kata Ketua Kospermindo Sulsel, Arman Arfah, saat membawakan
materi berjudul: “Peluang Pasar Lokal dan Ekspor Hasil Rumput Laut.”
Dia mengatakan, Indonesia sudah lama
memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang sistem resi gudang, namun penjabarannya
di lapangan belum maksimal.
“Padahal sistem resi gudang ini sangat
besar manfaatnya kepada petani, karena bukan sekadar tempat orang menyimpan
produknya, tetapi sistem resi gudang juga bisa mengeluarkan surat berharga
kepada pemilik produk,” tandas Arman.
Pemateri lain, Prof Ambo Tuo, mengatakan
sektor kelautan menjadi arus utama pembangunan di Indonesia, namun jika melihat
kenyataan di lapangan, hasil pembangunan pada sektor kelautan masih sangat
menyedihkan.
“Yang menjadi persoalan pada sektor
pesisir adalah volume ekonomi yang bergerak sangat kurang. Kita sudah 70 tahun
merdeka, namun yang selalu diurus adalah daratan. Saya kira, pemerintah harus
mendorong sistem pengelolaan kelautan yang bekerlanjutan,” kata Guru Besar
Unhas.
Ambo Tuo yang juga Ketua Konsorsium
Pusat Pengembangan dan Pemanfaatan Rumput Laut (KP3RL) Sulsel, membawakan
materi berjudul: “Sistem Pengelolaan dan Budidaya Rumput Laut di Sulawesi Selatan
yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.”
Terus Menerus Diupayakan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel,
Sulkaf S Latief, mengatakan, pengembangan kelembagaan petani rumput laut terus-menerus
diupayakan oleh pemerintah.
“Semiloka Pengembangan Perikanan Terpadu
ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani,
termasuk petani rumput laut,” kata Sulkaf, yang juga membawakan materi dengan
judul: “Potensi, Peluang, dan Permasalahan Pengembangan Rumput Laut di Sulawesi
Selatan.”
Ketua Koperasi Nelayan Puntondo,
Kabupaten Takalar, Muhammad Kasim, berharap kegiatan seperti yang dilaksanakan Dinas
Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, dapat terus-menerus diadakan, agar
muncul senergitas antara semua pemangku kepentingan demi menyongsong kehidupan petani
rumput laut yang lebih baik.
Materi lain yang dibahas pada
Semiloka tersebut, yaitu “Kebijakan dan SKIM Pembiayaan Kredit untuk Budidaya
Rumput Laut di Perbankan” (oleh Pimpinan Bank Sulselbar), serta “Pengalaman
Petani dalam Budidaya Rumput Laut” (oleh Kelompok Tani Takalar, Jeneponto, dan
Bantaeng). (win)
Tags
Liputan Utama