BAHAS SDA. Adam Kurniawan SIP, perwakilan Balang Institut Bantaeng, tampil membawakan kuliah tamu di hadapan puluhan mahasiswa program studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, di Ruang 303 Lantai 3 Gedung I Kampus Unibos, Makassar, Kamis, 22 Desember 2016. (ist)
--------------
Ahad, 25 Desember 2016
Pembangunan
Sumber Daya Alam Sering Tidak Berkelanjutan
MAKASSAR,
(PEDOMAN KARYA).
Pengolahan sumber daya alam (SDA) di tingkat lokal kabupaten, sering kali
berhadapan dengan konflik dan model pembangunan yang tidak berkelanjutan. Kondisi
tersebut tentu saja membutuhkan pemetaan hambatan guna mendorong kebijakan yang
berpihak kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Adam Kurniawan SIP,
perwakilan Balang Institut Bantaeng, saat tampil membawakan kuliah tamu di hadapan puluhan
mahasiswa program studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial
dan Politik (Fisipol) Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, di Ruang 303 Lantai
3 Gedung I Kampus Unibos, Makassar, Kamis, 22 Desember 2016.
“Ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan untuk pembangunan dalam tingkatan lokal. Dalam hal ini, termasuk
regulasi yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam mengolah sumber daya alam,
memahami aktivitas dalam kontribusi pembangunan dan pengolahan, serta mengenali
relasi dan hambatan terkait pembangunan itu sendiri,” tutur Adam.
Perwakilan dari Balang Institut Bantaeng
yang memiliki beberapa jejaring kerja dengan lembaga internasional, mengajak
dan mendorong mahasiswa agar membentuk kembali skema pembangunan pemberdayaan sumbr
daya alam.
“Pembangunan sumber daya alam membutuhkan
pemetaan hambatan yang mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada
masyarakat,” kata Adam Kurniawan.
Dosen HI Fisipol Unibos, Asyari Mukrin SIP
MA, menjelaskan bahwa kegiatan kuliah tamu tersebut dimaksudkan untuk berbagi
pengetahuan kepada mahasiswa terkait isu-isu yang menjadi topik pembahasan.
“Pembahasan kali ini memang lebih kepada
skema yang bersinergi dengan regulasi pembangunan dari berbagai tingkatan. Ini
dilakukan supaya mahasiswa lebih mengerti bagaimana membangun cara pandang yang
sistematis dari sisi Hubungan Internasional untuk mengetahui proses pengambilan
kebijakan dari tingkatan lokal yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat,”
tutur Asyari. (zak)