-----
Jumat, 12 Mei 2017
Rakyat Miskin di Bulukumba 127.000 Orang
BULUKUMBA, (PEDOMAN KARYA). Salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah
dari jumlah penduduk 438 ribu lebih, masih ada 127 ribu masyarakat miskinnya. Untuk
itulah, Pemkab Bulukumba mengambil kebijakan penganggaran dengan menerapkan
standar minimal sharing dana desa sebanyak 10 persen, sehingga rata-rata total
dana desa yang diterima pemerintah desa menjadi sebesar Rp1,5 miliar.
Hal itu diungkapkan
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria, saat tampil sebagai pembicara pada Seminar
Pembangunan Daerah yang digagas mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Makassar (UNM), di Ruang Pola
Kantor Bupati Bulukumba, Selasa, 09 Mei 2017.
“Hal lain yang
perlu diminimalisir adalah kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin atau
besarnya gini ratio. Untuk itu, kami mengambil kebijakan penganggaran dengan
menerapkan standar minimal sharing dana desa sebanyak 10 persen, sehingga
rata-rata total dana desa yang diterima pemerintah desa sebesar 1,5 milyar.
Diharapkan dengan kebijakan pengangkatan tersebut, roda ekonomi di Bulukumba lebih
merata,” tutur Tomy.
Tentang seminar
yang digagas mahasiswa Prodi Administrasi FIS UNM, Wabup Bulukumba menyatakan
memberi apresiasi dan mengharapkan lahir produk gagasan atau diskursus untuk
pengembangan daerah.
“Pembangunan
daerah, harus didasarkan pada potensi yang dimiliki daerah dengan kebijakan
yang berfokus pada pro poor, pro job, pro growth, dan pro gender,” kata Tomy.
Potensi dan Karakteristik
Pemateri lain pada
seminar tersebut, Dr Aslinda, mengemukakan kalau saat ini terjadi pergeseran
paradigma manajemen pembangunan.
“Terkait isu
kesempatan kerja, konsep lama menyebut semakin banyak perusahaan semakin banyak
kesempatan kerja, namun konsep baru sekarang ini mengharuskan perusahaan fokus
pada pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah,” papar
Aslinda.
Tentang potensi
atau keunggulan daerah, Aslinda mengutip teori Basic Export dari Douglas N
North (1955) yang mengatakan bahwa strategi pembangunan harus disesuaikan
dengan keuntungan lokasi lingkungan (keunggulan komparatif) yang dimiliki.
Turun ke Daerah, Bukan ke Jalan
Ketua Prodi Ilmu
Administrasi FIS UNM, Dr Muhammad Guntur mengatakan, dengan adanya perubahan
kurikulum, pihaknya dituntut oleh Kementerian Ristek-Dikti untuk melakukan
berbagai best practice yang menggabungkan
antara konsep dan teori dengan praktek di lapangan.
Diungkapkannya,
alasan memilih Bulukumba sebagai lokasi pelaksanaan seminar karena daerah ini
dinilai sangat potensial yang didukung oleh sumber daya alam yang bagus, serta
penyelenggaraan pemerintahannya dinilai bagus karena telah mendapatkan
penghargaan dari Kemendagri yang memiliki kinerja terbaik 11 nasional
“Sebagai ketua
prodi, saya mengajak mahasiswa untuk turun ke daerah, bukan turun ke jalan”
ujar Guntur, seraya menambahkan bahwa program studi yang ia pimpin memiliki
peminat yang banyak, yakni mencapai 846 pendaftar, sedangkan kuota yang akan diterima
hanya 60 orang.
Di akhir seminar
yang mengusung tema “Optimalisasi Fungsi dan Peran Pemerintah Dalam Pemerataan
Pembangunan di Daerah Bulukumba”, Muhammad Guntur menyerahkan cinderamata kepada
kedua narasumber. (ulla)