------
Jumat, 20 April 2018
Anggaran Rp480 Juta Hilang, Pilkades di Takalar Ditunda
- Sudah Dianggarkan Tahun 2017
- Sekda Takalar: Tidak Ada Pilkades Serentak
TAKALAR,
(PEDOMAN KARYA).
Anggaran sebesar Rp480 juta dalam APBD untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara
serentak pada 13 desa se-Kabupaten Takalar pada tahun 2017, tidak jadi
digunakan dan hilang entah kemana. Pilkades pun ditunda, padahal panitia Pilkades
sudah dibentuk bahkan Pilkades pun sudah siap dilaksanakan.
Di sisi lain, karena Kepala Desa pada 13
desa tersebut sudah habis masa kepemimpinannya, maka Pemerintah Kabupaten
Takalar menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa. Di antara 13 Plt Kepala Desa
tersebut, ternyata ada yang merombak sistem atau struktur desa, sehingga
menimbulkan keresahan.
Permasalahan anggaran yang hilang dan
timbulnya keresahan itulah yang disampaikan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa
Indonesia (Apdesi) Takalar yang juga Kepala Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara,
Wahyudin Mapparenta, dan jajaaran pengurusnya, dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD
Takalar, di Kantor DPRD Takalar, Rabu, 11 April 2018.
“Kita ketahui bersama, pada Januari 2017
sudah diagendakan dilakukan Pemilihan Kepala Desa serentak pada 13 desa, dan
itu dibuktikan kesiapannya, karena sudah ada anggaran Rp 480 juta pada APBD
pokok 2017. Namun kami tidal tahu kenapa itu ditunda dan tidak dilaksanakan. Sementara
13 desa sudah siap. Inilah yang perlu kami ketahui dari DPRD, sejauh mana
persoalan ini sehingga Pemilihan Kepala Desa tidak dilaksanakan,” papar
Wahyudin yang .
Tentang hilangnya anggaran Pilkades
sebesar Rp480 juta tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Takalar, Dr
H Nawir Rahman, juga mempertanyakannya.
“Pemilihan Kepala Desa itu memang sudah
diagendakan pada tahun 2017, tetapi maaf, mungkin kondisi dimana Takalar pada
watu itu baru saja melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga kondisi
pisikologi sangat mempengaruhi. Memang ada anggaran dalam APBD pokok 2017,
tetapi kemudian dialihkan ke APBD perubahan di tahun yang sama, tetapi kami
juga tidak tahu kenapa sampai Pilkades tidak dilaksanakan,” tutur Nawir.
Kemudian belakangan itu berubah lagi. Informasi
yang diteroleh dari Pemkab Takalar, Pilakdes serentak tidak jadi dilaksanakan
pada tahun 2017, dan anggarannya yang Rp480 juta dialihkan.
“Informasi yang kami terima, saat disusun
APBD pokok 2018, tidak ada anggaran untuk Pilkades. Maka pada saat pembahasn
anggaran, saya sempat mempertanyakan kenapa anggaran untuk pilkades 2018 tidak
diusulkan, tetapi saat itu ada orang yang mengatakan saya ini orang dekat
dengan kekuasan pada masa bupati yang lama, sehingga saya tidak terlalu ngotot
soal itu. Yang jelas, tidak ada lagi proses anggaran Pilkades yang dimasukkan dalam
APBD pokok 2018. Jadi saya tidak terlalu tahu posisi itu. Yang lebih tahu itu Komisi
I (DPRD Takalar),” tutur Nawir.
Tidak Ada
Pilkades Serentak
Sekda Takalar Nirwan Nasrullah yang
dikonfirmasi mengenai anggaran sebesar Rp480 juta untuk Pilkades serentak pada
13 desa di Kabupaten Takalar tahun 2017, mengatakan Pilkades serentak tahun
2017 memang tidak ada.
“Sepengetahuan saya, tidak ada pemilihan
kepala desa serentak. Tidak dianggarkan untuk itu. Tidak ada di APBD. Belum ada
revisi Perda tentang itu. Jadi yang saya ketahui, secara umum belum
dianggarkan, tapi kalau mau lebih jelas soal itu, silakan tanyakan ke Bagian Pemerintahan.
Tanya Zubair, Kabagnya, dan Anto, Kasubagnya. Mereka itu yang tahu pasti
menyangkut soal pemilihan kepala desa,” papar Nirwan.
Dia menambahkan, sesuai Permendagri, pemilihan
kepala desa tidak akan diprogramkan hingga tahun 2019.
“Sekarang tidak ada pemilihan kepala
desa secara serentak sampai tahun 2019. Itu
aturan Permendagri,” kata Nirwan. (hasdar
sikki)