-------
Senin, 14 Mei 2018
Kebutuhan
Masyarakat Bantaeng Tidak Terakomodir di APBD
BANTAENG,
(PEDOMAN KARYA).
Setidaknya ada lima kebutuhan yang dianggap mendesak oleh masyarakat, namun
tidak terakomodir pada penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanda
Daerah) Kabupaten Bantaeng.
Ke-5 kebutuhan tersebut yaitu pengadaan
bibit padi, palawija dan tanaman keras; pemberdayaan perempuan melalui
keterampilan untuk penguatan ekonomi rumah tangga; pemberian keterampilan bagi
pemuda untuk mengurangi angka pengangguran; pengadaan sumur bor dan sumur dalam
untuk keperluan rumah tangga dan persawahan; serta pembuatan jalan tani untuk
memudahkan akses petani.
Hal itu mengemuka dalam temu konstituen
Anggota DPRD Sulsel, Muhammad Anas Hasan SH, pada tiga lokasi di Kabupaten Bantaeng,
yakni di Palanjong, Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke (Jumat, 11 Mei 2018), di
Letta Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng (Sabtu, 12 Mei 2018), dan di Banyorang,
Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu (Ahad, 13 Mei 2018).
Dalam dialog yang berlangsung dalam
suasana akrab tersebut, Anas Hasan mendengarkan keluhan masyarakat bahwa usulan
program yang dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat
desa/kelurahan dan tingkat kecamatan, maupun tingkat kabupaten, umumnya mentah dan
akhirnya tidak terakomodir dalam APBD.
Madrasah Tertua
Masalah bantuan kepada madrasah atau
sekolah agama juga mengemuka dalam temu konstituen tersebut. HM Subair, salah
seorang tokoh agama Kelurahan Banyorang yang juga pimpinan perguruan Ma'arif
Banyorang, mengemukakan terbatasnya sarana penunjang kelancaran proses belajar
mengajar, terutama ketika siswa menghadapi ujian akhir.
Subair mengatakan, madrasah yang
dipimpinnya adalah madrasah tertua di Banyorang. Ironisnya, kata dia, ketika
ujian nasional berlangsung, siswanya erpaksa “menumpang” di madrasah negeri
(MAN Dampang Gantarangkeke). Karena itulah dirinya berharap adanya bantuan
server dan peralatan komputer demi kelancaran Ujian Nasional Berbasis Komputer
(UNBK) tahun ajaran 2018/2019 mendatang.
Mendengar aspirasi masyarakat, Anas
Hasan yang merupakan legislator Partai Gerindra mengatakan, untuk pemberian
bantuan pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan.
Bantuan untuk perguruan tinggi ditangani
oleh pemerintah pusat, sekolah lanjutan atas (SMA, SMK dan sederajat) diurusi
oleh pemerintah provinsi, sedangkan SD, SMP dan sederajat oleh pemerintah
kabupaten.
Disambut Hangat
Kedatangan Anas Hasan selaku Anggota
DPRD Sulsel yang memang berasal dari Kabupaten Bantaeng, untuk melakukan
kegiatan temu konstituen, disambut hangat oleh masyarakat setempat.
Muhammad Basri, asisten pribadi Anas
Hasan, mengatakan, pihaknya mengedarkan 200 undangan untuk setiap pertemuan
atau tital 600 undangan untuk tiga kali pertemuan, tetapi warga yang hadir
selalu melebihi undangan yang diedarkan pada setiap pertemuan tersebut.
“Undangan dibatasi untuk 200 orang, tapi
yang hadir di setiap pertemuan, jumlahnya antara 230 sampai 270 orang,” sebut
Basri. (wa/win)