---
Rabu, 20 Juni 2018
Pilgub Sulsel Momentum Perjuangan Pembentukan Provinsi Luwu Raya
PALOPO, (PEDOMAN KARYA). Mantan Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Andi Asrul Mappasabbi, mengungkapkan Pemilihan Gubernur Sulsel 2018 merupakan momentum memperjuangkan kembali pemekaran Luwu Raya menjadi provinsi.
Olehnya itu, masyarakat dari Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara dan Palopo harus bersatu memenangkan pasangan calon yang berkomitmen memperjuangkan Luwu Raya.
Asrul mengatakan gubernur terpilih menjadi harapan untuk mengupayakan rencana pemekaran ke tingkat pusat. Dari empat pasangan calon, sambung dia, hanyalah Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) yang memiliki komitmen membentuk Kabupaten Luwu Tengah sebelum cita-cita besar pembentukan Luwu Raya terealisasi.
"Pemekaran Luwu Raya sudah diperjuangkan sejak lama, sekitar tahun 1960-an. Untuk mewujudkan cita-cita besar itu, kita harus dukung paslon yang punya komitmen memperjuangkannya. Dan, itu hanya ada pada paslon nomor urut satu NH-Aziz," kata Asrul yang juga mantan Ketua PAN Luwu Timur, kepada wartawan di Palopo, belum lama ini.
Asrul melanjutkan pada dasarnya para paslon pada Pilgub Sulsel 2018 memiliki kelebihan masing-masing. Namun belum ada yang dianggap serius memperjuangkan Luwu Raya seperti NH-Aziz. Eks legislator ini pun meyakini bahwa masyarakat yang menginginkan pemekaran Luwu Raya pasti akan menjatuhkan pilihannya kepada pasangan tersebut.
Menurut Asrul, pemekaran wilayah merupakan konsensus kedaerahan yang diperjuangkan sejak lama. Tidak ada alasan bagi masyarakat Luwu Raya untuk tidak mendukungnya. Maka Pilgub Sulsel jadi kesempatan memilih pemimpin yang serius memperjuangkan rencana tersebut.
"Masyarakat Luwu Raya majemuk, banyak komponen, tapi pada dasarnya inginkan pemekaran provinsi. Karena itu NH-Aziz pilihan yang terbaik," tuturnya.
Dalam berbagai kesempatan, NH-Aziz secara gamblang telah mengutarakan rencananya membantu percepatan pemekaran Luwu Raya.
NH berpendapat pemekaran wilayah sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran perlu untuk pengoptimalan administrasi yang berujung pada akselerasi pembangunan. (yat/r)