-------
PEDOMAN KARYA
Selasa, 16 November
2018
Keniscayaan,
Lintas SKPD Terlibat di Kampung KB
Oleh: Asnawin Aminuddin
Salah satu program
pemerintah mempercepat pencapaian jumlah akseptor Keluarga Berencana (KB) aktif
adalah dengan pengadaan Kampung KB pada setiap kecamatan di seluruh
Indonesia. Presiden Joko Widodo menandai
pencanangan berdirinya Kampung KB tersebut dengan meresmikan Kampung KB di
Cirebon dua tahun silam.
Dengan peresmian itu,
diharapkan di seluruh Indonesia, mulai dari desa dan kecamatan, sudah memiliki
Kampung KB. Di Sulsel tentu saja sudah terbentuk sejumlah Kampung KB.
Pengelolaan Kampung KB
bukan melulu demi kepentingan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
(BKKBN), melainkan untuk kepentingan program kependudukan nasional secara
keseluruhan.
Program kependudukan
tidak hanya berkaitan dengan masalah pengendalian penduduk, tetapi juga
berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini berhubungan dengan
sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sandang, dan pangan.
Tantangan program
kependudukan, khususnya program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK) ke depan, akan semakin berat, seiring dengan datangnya era
yang oleh para pakar demograsi disebut sebagai “bonus demografi”. Bonus
demografi adalah saat situasi kependudukan Indonesia sekitar 70% akan terdiri
atas penduduk berusia produktif, yakni antara usia 15-64 tahun,
Banyak yang memandang
bonus demografi tidak melulu bonus atau hadiah, tetapi bisa bermata dua. Di
satu sisi dapat membawa musibah dan di sisi lain memberikan berkah. Bonus
demografi dapat menjadi musibah, jika jumlah penduduk yang usia produktif tersebut
tidak disertai keterampilan yang siap kerja. Tidak memadainya penduduk usia
produktif yang tidak mampu merebut atau menciptakan lapangan kerja dapat
menjadi malapetaka baru bagi masyarakat.
Misalnya, banyak anak
remaja yang terlibat dalam tindak criminas. Semisal begal dan sebagainya. Hal
ini terjadi karena mereka tidak memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal
dalam membuka lapangan pekerjaan atau mengakses ke dalam lapangan kerja. Mereka
langsung mencari pekerjaan yang instan mendatangkan uang.
Sisi berkah, tentu saja
jika jumlah penduduk yang besar itu mampu meningkatkan ekonomi masyarakat
Indonesia. Saat ini dengan masuknya revolusi 4.0, saat peran teknologi
informasi semakin besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, hanya mereka yang
memiliki keterampilanlah yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
Misalnya, penjualan dan
pemasaran melalui sistem daring (online) yang sudah banyak dilakukan para
mahasiswa dan mereka yang menguasai information technology (IT). Adanya campur
tangan IT ini memang memangkas lapangan pekerjaan manual, tetapi di sisi lain
menciptakan demikian banyak lapangan kerja baru. Lihat saja pengendara ojek dan
grab dan sebagainya yang menggunakan aplikasi teknologi.
Kampung
KB
Ketika mengunjungi
Kampung KB Biring Je’ne (Birjen) Desa Bilibili, Kecamatan Bontomarannu,
Kabupaten Gowa, 11 Oktober 2018, Pengurus Aisyiah Sulawesi Selatan yang juga
Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) KKBPK, Nurhayati Azis menilai, Kampung KB
Birjen ini dapat menjadi pilot project bagi Kampung KB di seluruh Sulawesi
Selatan, bahkan di Indonesia.
Pernyataan Nurhayati
ini disampaikan merespons penjelasan Dokter Karmila, Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Gowa yang menyambut kunjungan Pokja Program KKBPK Sulsel itu ke
Kampung KB Birjen. Kamelia menyebutkan, Kampung KB Birjen sudah dikunjungi
banyak tamu dari seluruh Indonesia.
Pengelolaan Kampung KB
sebenarnya tidak terlalu sulit. Berpedoman pada pepatah lama “Berat sama
dipukul, ringan sama dijinjing”, mungkin dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan
Kampung KB. Maksud saya, Kampung KB ini harus ditempatkan sebagai sebuah objek
pengembangan dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Setiap SKPD
memprogramkan dan mengalokasikan sedikit dananya (sepanjang tidak bertentangan
aturan pengelolaan keuangan negara) untuk untuk mengembangkan Kampung KB
tersebut.
Ketua Ikatan Penulis
Keluarga Berencana (IPKB) Sulsel M.Dahlan Abubakar yang ikut dalam kunjungan
tersebut, baru tahu kalau Kampung Biring Je’ne yang dibelah dua oleh saluran
irigasi Jeneberang itu sejak Bendungan Bilibili diresmikan, belum pernah
menikmati air bersih untuk air minum. Bahkan air untuk berwudu saja di masjid
kampung itu, warga harus mengangkut dan menimba air yang mengalir di saluran
irigasi atau untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tersebut.
Dengan keterlibatan
instansi lintas kementerian, masalah-masalah seperti ini akan dapat teratasi.
Kita hanya memerlukan sedikit perlakuan atau sentuhan untuk menghadirkan air
bersih untuk masyarakat, sementara air bakunya tersedia dan berlimpah sepanjang
tahun. Tentu saja, memang perlu ada tudang sipulung antara pemerintah atau SKPD
setempat dengan warga Birjen untuk merekam kebutuhan mereka. Setidak-tidaknya
Kampung KB dapat menjadi mediator untuk menyampaikan keluhan masyarakat.
Jika masalah seperti
ini teratasi, tentu akan menjadi modal penting bagi lancarnya penyelenggaraan
kegiatan Kampung KB. Bahkan ini akan menjadi alat untuk memotivasi warga,
khususnya calon pasangan usia subur untuk menjadi akseptor KB aktif. Banyak
program yang dapat dilaksanakan di Kampung KB Birjen ini.
Masalah dan kendala air
bersih yang dihadapi warga Kampung Birjen Bilibili tersebut sebenarnya bukan
masalah yang sulit bagi instansi terkait. Intinya, diperlukan adanya kemauan
dan kepedulian. Hanya saja masalahnya, boleh saja selama ini, informasi dan
permasalahan ini belum pernah disampaikan kepada pihak atau instansi yang
berwenang/terkait.
Oleh sebab itu,
keterlibatan lintas instansi dalam program Kampung KB memang menjadi sebuah
keniscayaan. Kampung KB hendaknya tidak dilihat sebagai gawe (pekerjaan)-nya
BKKBN, tetapi merupakan tugas kita semua sebagai upaya menekan atau
mengendalikan jumlah penduduk. Jika SKPD secara simultan terlibat di Kampung
KB, nanti kampung tersebut akan berkembang dengan program yang sangat
bervariasi. Ya, program-program lintas SKPD tersebut. (*)