-------
Rabu, 26 Desember 2018
Kampung
KB di Sulsel Banyak yang Salah Sasaran
Di
Luwu Utara Sembilan Desa, di Pangkep Empat Desa
MAKASSAR,
(PEDOMAN KARYA). Program Kampung KB (Kampung Keluarga
Berencana) di Sulawesi Selatan banyak yang salah sasaran, karena program
tersebut diarahkan kepada desa tertinggal sesuai kriteria yang sudah ditetapkan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) RI,
tapi kenyataannya program tersebut bukan ditempatkan pada desa tertinggal.
“Ada beberapa kabupaten
dalam hal penetapan desa tertinggal ini keluar dari petunjuk teknis atau Juknis
yang ditetapkan Kemendes. Di Pangkep, ada empat desa yang salah sasaran,
sementara di Luwu Utara ada sembilan desa salah sasaran,” ungkap Kepala Bidang
Advokasi KIE dan Penggerakan Informasi (Adpin) BKKBN Sulsel, H Amrullah Hamzah.
Hal itu ia ungkapkan pada
Pertemuan Evaluasi Pencapaian dan Penyunan Rencana Kerja Kelompok Kerja
Advokasi Program KKBPK Provinsi dari Provincial
Working Group (PWG), di Hotel Gahara, Jl Hertasning Makassar, Rabu, 26
Desember 2018.
Amrullah mengatakan, fungsi
Pokja Advokasi Program KKBPK di Kampung KB terbantu oleh lahirnya sejumlah
aplikasi. Kelak, kegiatan di Kampung KB
mengarah pada kegiatan kesejahteraan.
“Kita harapkan semua
kerja sama menjadikan Kampung KB sebagai sasaran. Kemitraan juga harus
difokuskan pada Kampung KB,” katanya.
Dalam rapat dengan
Kementerian Perumahan yang diikutinya, Hamzah mengaku mengajak BKKBN yang punya
banyak mitra agar membuat proyek percontohan dengan menjadikan masyarakat yang
nyaris miskin sebagai sasaran.
“Oleh sebab itu, sangat
bagus kalau Pokja bisa mengembangkan sesuatu bekerja sama dengan mitra,” kata
Amrullah.
Provincial Working
Group
M Nawir dari Program
Pilihanku (mitra BKKKBN) mengharapkan Provinsicial Working Group sebagai perpanjangan
tangan dalam menjalankan advokasi dan mendukung keberlanjutan program
kependudukan dapat berkontribusi dalam mengakselerasi Program Kependudukan
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
“PWG Sulsel menjadi
salah satu contoh di Indonesia dengan segala kondisi dan kekurangan yang
dialami,” ungkap Nawir.
Sebagai contoh, katanya,
adanya PWG di Sulsel ini jadi modal yang luar biasa. Dia mengharapkan, KKBPK
dapat dijadikan pintu masuk untuk meningkatkan kualitas SDM di masa yang akan
datang, karena di Sulsel, tantangan stunting-nya
di atas 36. Indeks Pembangunan Manusia ((IPM) Indonesia di Sulsel masih di
bawah 70%, dan sebanyak 19 kabupaten masih di bawah angka 70.
Nawir mengatakan,
masalah kemiskinan, di Sulsel juga masih merupakan problem. Kegiatan yang
dilaksakan PWG melalui KKBPK hendaknya semua bermuara bagaimana situasi dan
kondisi keluarga dapat diperbaiki. Ini harus difasilitasi oleh dan dengan
lintas sektor.
“Program KKBPK jangan
hanya dianggap sebagai program BKKBN saja. Daerah yang sudah membentuk Pokja
harus memahami kondisi ini. Program KB tidak hanya itu, tetapi berkaitan
memprogram bagaimana berkeluarga yang berkualitas,” papar Nawir. (win)