--------
Ahad, 06 Januari 2019
Gubernur
Sulsel: Jangan di Ujung Kita Bertengkar
MAKASSAR,
(PEDOMAN KARYA). Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ingin
menyatukan hati dan visi semua pihak dalam program dan proses pembangunan di
Sulawesi Selatan, dan karena itulah ia mengundang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)
Sulsel dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel sebagai pemateri pada
Rapat Kerja Pemprov Sulsel.
“Supaya jangan di ujung
kita bertengkar. Jangan di akhir, tetapi kita di awal dan kita semuanya buat
rambunya dan konsisten melaksanakan,” kata Nurdin Abdullah, pada Rapat Kerja
yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Rabu, 02 Januari 2019, yang merupakan
awal pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun
Anggaran 2019.
Mantan Bupati Bantaeng
itu mengatakan Pemprov Sulsel sengaja mengundang Kapolda Sulsel (yang dalam
pertemuan tersebut diwakili Wakapolda) dengan harapan dapat berbagi pengalaman.
“Kebetulan yang hadir
adalah Bapak Wakapolda yang pernah bertugas sebagai Wakapolda pada dua
provinsi. Kita tahu di Sumatera banyak kejadian, dan pengalaman itu walaupun
pahit perlu juga disampaikan, supaya kita konsisten menjalankan dalam
menjalankan aturan,” kata Nurdin.
Tentang kehadiran
Kajati Sulsel, ia berharap Kajati dapat menjelasakan secara rinci dalam
menjalankan proyek barang dan jasa, sehingga bisa dijalankan dengan baik.
Menyinggung aset
Pemprov Sulsel, dia mengatakan langkah yang diambil yaitu bekerja sama dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan selama kurang lebih tiga bulan
melaksanakan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk merapikan aset.
Selanjutnya, katta
Nurdin, akan dibuat tim khusus aset. Beberapa aset yang alas hukumnya belum
jelas dan ada juga aset yang sudah dikuasai oleh perorangan, serta ada aset yang
perlu pendekatan kekeluargaan untuk bisa diraih kembali.
“Kita buat klasifikasi
yang mana lewat hukum dan mana negosiasi dan pendekatan kekeluargaan. Kita
harapkan bisa selesai dalam waktu cepat,” kata Nurdin.
Pada kesempatan itu,
Nurdin juga menyebut adanya beberapa proyek yang sementara jalan dan belum
selesai. Proyek tersebut diharapkan statusnya tidak bias, apakah dilanjutkan
atau tidak. Pemprov telah meminta BPKP untuk melakukan audit dalam proses
review untuk mendapatkan sebuah nilai.
“Berapa lagi dibutuhkan
ini selesai. Jangan kita siapin Rp10 miliar, ternyata butuh Rp30 miliar. Kita
ini mau tuntas, termasuk (pembangunan Stadion) Barombong dan (pembangunan) masjid
di CPI,” sebut Nurdin. (win)