-----
Jumat, 08 Februari 2019
Hasil-hasil
Program Peduli Lakpesdam NU di Bulukumba
BULUKUMBA,
(PEDOMAN KARYA). Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan pendampingan kepada
masyarakat Bulukumba melalui Program Peduli bekerja sama Kemitraan dan The Asia
Foundation (TAF).
Hasil-hasil
pendampingan tersebut disampaikan kepada Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali,
dan Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto, di Kantor Bupati Bulukumba, Rabu, 06
Januari 2019.
“Jejak dari Program Peduli
dapat kita lihat pada pendampingan warga di Kahayya terkait kopi kahayya dan
pengelolaan DAS. Kemudian di komunitas Adat Ammatoa, bagaimana warga disana
sudah melakukan perekaman KTP elektronik melalui berbagai pendekatan,” ungkap Ketua Lakpesdam NU Bulukumba Nur A’la.
Nur A’la melakukan
kunjungan silaturrahhim bersama Program Officer Lakpesdam PBNU, Abi S Nugroho, Elsa
Marliana dan Nurul Firmansyah dari TAF, serta Wahyu Basir dan Ima Susilowati
sebagai Reviewer Program Peduli.
Mendengar penjelasan
tersebut, Bupati Bulukumba Sukri Sappewali menyampaikan terima kasihnya kepada
para pengurus Lakpesdam NU atas sumbangsihnya terhadap pembangunan di Kabupaten
Bulukumba melalui Program Peduli.
“Kami sangat berterima
kasih kepada Lakpesdam NU yang telah banyak berkiprah untuk menginisiasi dan
mendorong Desa Ramah Anak di Bulukumba maupun kegiatan lain untuk mendorong
pembangunan di daerah terpencil, seperti Kawasan Adat Ammatoa Kajang, maupun di
Kahayya,” kata Sukri.
Hal senada disampaikan
oleh Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto, bahwa apa yang telah dilakukan oleh
Lakpesdam NU di Desa Bialo dalam mendorong Desa Ramah Anak dengan kegiatan
seperti Musrenbang Anak tingkat Desa, perlu diapresiasi.
Untuk itu, Wakil Bupati
meminta perlunya upaya mendorong pembangunan berbasis masyarakat melalui
kerjasama dengan memanfaatkan potensi yang ada.
“Kita juga berharap ada
replikasi dari desa lain, minimal ada contoh dari desa lain dengan landskap
desa yang berbeda, misalnya sudah ada Desa Bialo, ada juga desa di (Kecamatan) Bontotiro,
ada di Kajang, dan di Bulukumpa,” tantang Tomy.
Perbup
Pemenuhan Hak Anak
Menanggapi pertanyaan
dari rombongan, terkait sejauh mana anggaran desa digunakan dalam kegiatan
pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk anak-anak dan kaum perempuan, Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Andi Ukke Indah Permatasari,
mengemukakan bahwa secara regulasi, pemanfaatan dana desa memungkinkan untuk
dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut.
“Di Bulukumba,
Peraturan Bupati yang terkait pemanfaatan dana desa untuk pemenuhan hak anak
sudah ada. Kita berharap agar desa lain bisa mereplikasi dan mencontoh desa
yang sudah menerapkan pemenuhan hak-hak anak maupun program lainnya,” kata Andi
Ukke.
Sudah
Dua Tahun
Muhajir yang mewakili
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menuturkan, kegiatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak di Kabupaten Bulukumba
sudah berjalan dalam dua tahun terakhir.
Menurutnya kegiatan
tersebut sebagai perwujudan pemenuhan hak anak utamanya untuk mengambil bagian
dalam perencanaan pembangunan.
Selain itu, lanjut
Muhajir, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bulukumba telah melakukan
sosialisasi Desa dan Kelurahan Layak Anak untuk meningkatkan kategori
pencapaian Kabupaten Layak Anak yang diterima dari Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 lalu.
“Kita berharap agar
kategorinya bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Maka sosialisasi tersebut perlu
terus dilakukan,” harap Muhajir. (aat)