“Kita berharap konflik antara Pak Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel dengan Anggota DPRD Sulsel periode 2014-2019, tidak terulang lagi setelah anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 dilantik pada September nanti.”
- Dr Muhlis Madani -
(Pengamat Politik dan Pemerintahan Unismuh Makassar)
-------
Selasa, 16 Juli 2019
Nurdin
Abdullah Harus Perbaiki Komunikasi Politik dengan Anggota DPRD Sulsel
-
Muhlis
Madani: Jangan Main Pecatlah
PEDOMAN
KARYA, (PEDOMAN KARYA). Nurdin Abdullah selaku Gubernur
Sulsel harus memperbaiki komunikasi politiknya dengan Anggota DPRD Sulsel
periode 2019-2024 untuk menghindari atau meminimalkan konflik antara dirinya
selaku gubernur dengan anggota dewan sebagaimana yang terjadi saat ini, dimana
DPRD Sulsel periode 2014-2019 menggunakan Hak Angket terhadap pemerintahan Gubernur
Sulsel Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
“Kita berharap konflik
antara Pak Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel dengan Anggota DPRD Sulsel
periode 2014-2019, tidak terulang lagi setelah anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024
dilantik pada September nanti,” kata pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Muhlis Madani, kepada Pedoman Karya, di Makassar, Selasa, 16
Juli 2019.
Mantan Dekan Fisipol
Unismuh Makassar itu menyayangkan kurang bagusnya komunikasi politik Nurdin
Abdullah dengan anggota DPRD Sulsel yang mengakibatkan terjadinya konflik dan
berujung pada penggunaan Hak Angket DPRD Sulsel terhadap pemerintahan Nurdin
Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.
“Patut disayangkan
karena Pak Nurdin Abdullah sudah punya
pengalaman selama sepuluh tahun menjabat Bupati Bantaeng, tapi beliau ternyata
tidak bisa membangun komunikasi politik yang baik antara dirinya selaku
Gubernur Sulsel dengan Anggota DPRD Sulsel,” kata Muhlis yang kini menjabat
Asdir II Program Pascasarjana Unismuh Makassar.
-----------
Baca juga:
Nurdin Abdullah dan Syahrul Yasin Limpo Cipika-cipiki di Unismuh
-------------
Muhlis yang
pernah menulis buku berjudul “Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan
Kebijakan Publik”, mengingatkan Nurdin Abdullah bahwa masa pemerintahannya
masih cukup lama, masih lebih dari empat tahun, sehingga masih ada kesempatan
untuk memperbaiki hubungan dengan pihak legislatif di DPRD Sulsel dengan cara
membangun komunikasi politik yang berkualitas antara dirinya selaku gubernur
dengan Anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024.
Dia juga
mengingatkan bahwa pada Pilgub (Pemilihan Gubernur Sulsel) lalu, pasangan
Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman hanya didukung oleh tiga partai
politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang jumlah kursinya hanya
sekitar 30 persen di DPRD Sulsel.
“Jumlah kursi parpol
pengusung pasangan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman yang lolos ke DPRD
Sulsel periode 2019-2024 juga kurang lebih berkisar 30 persen. Artinya, tidak
dominan, bahkan kurang dari setengah. Kalau Pak Nurdin tidak mampu membangun komunikasi
politik yang baik dengan Anggota DPRD yang baru nanti, maka tentu dia akan
mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan pemerintahannya,” kata Muhlis.
Jangan
Main Pecat
Selain memperbaiki dan
membangun komunikasi politik yang berkualitas dengan Anggota DPRD Sulsel, Nurdin
Abdullah juga diingatkan agar mempertimbangkan secara seksama sebelum mengambil
kebijakan, termasuk dalam pengangkatan dan mutasi pejabat.
“Jangan main pecatlah,
apalagi dengan cara memecat tanpa melalui poses yang lazim, termasuk
menandatangani surat pemecatan di luar hari kerja, dan kemudian mengumumkan
pemecatan itu secara terbuka melalui media massa,” kata Muhlis.
Sebagaimana diberitakan
berbagai media massa, Nurdin Abdullah memecat antara lain Jumras dari
jabatannya sebagai Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa
Sulawesi Selatan, serta Lutfie Natsir dari jabatannya sebagai Kepala
Inspektorat Sulsel.
Pemecatan atau
pencopotan Jumras dan Lutfie Natsir ini sempat menjadi pembicaraan luas di
tengah masyarakat, karena masyarakat menghubung-hubungkan pencopotan itu dengan
mantan Gubernur Sulsel Syahrul yasin Limpo.
Sebagian masyarakat
menilai bahwa pencopotan itu dilakukan karena Jumras dan Lutfie Natsir termasuk
orang dekat Syahrul Yasin Limpo, yang notabene kakak kandung dari Ichsan Yasin
Limpo yang bersaing dengan Nurdin Abdullah pada Pilgub Sulsel tahun 2018.
“Sudahlah, yang lalu
biarlah berlalu. Kita berharap, Pak Nurdin selaku Gubernur Sulsel bersama Pak
Andi Sudirman selaku wakil gubernur, dapat melakukan evaluasi terhadap
langkah-langkah dan kebijakan yang telah diambil dalam tempo kurang dari
setahun pemerintahannya ini, yang sebagiannya ternyata menimbulkan kontroversi
di tengah masyarakat. Saya kira masih panjang kesempatan buat mereka berdua,
agar pemerintahan mereka dapat berjalan baik dan mendapat dukungan luas dari legislatif
dan berbagai elemen masyarakat,” tandas Muhlis. (tom)
------------
Baca juga:
Tokoh Masyarakat Gowa Yakin Prof Nurdin Abdullah Menang
Keluarga Raja Gowa Berjihad Menangkan Prof Andalan