-------
PEDOMAN KARYA
Senin, 28 Desember 2020
Pasca-pilkada Serentak 2020 di Indonesia
Dinasti
Politik Daerah dalam Kacamata Kepemimpinan (1)
(Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri / IPDN Makassar)
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270
daerah (9 Pilgub, 224 Pilbup, dan 37 Pilwalkot ) tanggal 9 Desember 2020,
secara umum telah berjalan dengan baik dan kondusif, walaupun ada beberapa Tempat
Pemungutan Suara (TPS) yang rencananya akan melakukan pemilihan ulang.
Kita acungi jempol kepada penyelenggra Pemilu yakni KPU/KPUD, Bawaslu / Bawaslu Daerah, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) atas kerja-kerja mereka.
Pilkada serentak tahun 2020 ini memang cukup kontradiktif di tengah kita menghadapi Pandemi Covid-19 di Tanah Air. Sebagian menginginkan ditunda karena pertimbangan keselamatan nyawa masyarakat, namun pemerintah dan DPR tetap sepakat bahwa Pilkada serentak tetap dijalankan dengan ketentuan protokol kesehatan harus dijalankan.
Pemerintah Indonesia bahkan menyiapkan dana penanggulangannya Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai lebih dari Rp695 triliun (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dana-penanganan-covid-19) atau pagu penyesuaian sebesar lebih Rp234 triliun.
Dan sampai Oktober 2020, realisasi telah mencapai 74,3% atau lebih Rp174 triliun yang meliputi bantuan PKH, Kartu sembako, bantuan Sembako Jabodetabek, bantuan tunai non Jabodetabek, pra-kerja, diskon listrik, BLT dana desa, Bansos beras penerima PKH, dan bantuan subsidi gaji (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-dana).
Bansos tersebut diharapkan dapat membantu ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentang kemiskinan. Sementara total anggaran Pilkada serentak sebesar Rp20,46 triliun (Pemda Rp15,23 T, dan pemerintah pusat Rp4,77 T) atau ada kenaikan anggaran lebih Rp5 triliun untuk dana protokol kesehatan yang sebelumnya hanya lebih Rp15 triliun rupiah (https://ekonomi.bisnis.com/read/20201209/9/1328409/).
Pengamat politik Yoes Kenawas dari Universitas Northwestern USA, menemukan ada 52 kandidat dinasti politik pada Pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia. Kuatnya dinasti politik menandakan kegagalan partai politik dalam merekrut calon kepala daerah berdasarkan kader internal partai.
Penguasa telah menanam oligarki, personalis, dan klientalis ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga untuk bersaing dalam perebutan kekuasaan di daerah bagi pendatang baru adalah hal yang sangat sulit, termasuk para kader partai.
Kuatnya pengaruh beberapa elit dalam partai politik menyebabkan rekrutmen politik akan dikuasai oleh sekelompok orang saja.
Oleh karena itu, Arfianto selaku Direktur The Indonesia Institut for Public Policy Research menyarankan agar KPU, Bawaslu, dan PPATK, harus mengawasi aliran dana dari pasangan calon, terutama dari keluarga petahana.
Bawaslu bekerjasama kelompok masyarakat sipil harus mengawasi perangkat birokrasi sampai ke tingkat kelurahan / desa, serta bersama polisi dan jaksa yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) untuk secara profesional dan tegas menindak jika ditemukan ada pelanggaran seperti mobilisasi ASN, politik uang, hingga isu SARA.
Pilkada serentak 2020 yang telah dilaksanakan diikuti oleh calon kepala daerah dari kalangan dinasti politik, yaitu 27 calon bupati, 10 calon wakil bupati, 10 calon walikota, 3 calon wakil walikota, 1 calon gubernur, dan 1 calon wakil gubernur.
Hasil real count KPU pada pilkada serentak 2020 setidaknya telah memunculkan tokoh-tokoh politik baru dari kalangan dinasti politik seperti Gibran Rakabuming Raka – (Walikota Surakarta), dan Bobby Nasution (Walikota Medan).
Gibran Rakabuming Raka adalah anak dari Presiden Joko widodo, sedangkan Bobby Nasution adalah menantu dari Presiden Jokowi.
Selain itu, Syafruddin H Maming (Bupati Tanah Bumbu) adik dari mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, Hadindhito (Bupati Kediri) anak dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Marlin Agustina (Wakil Gubernur Kepulauan Riau) adalah istri dari Walikota Batam.
Bupati Gowa terpilih untuk periode ke-2, Adnan Purichta Ichsan adalah anak mantan Bupati Gowa dua periode, almarhum Ichsan Yasin Limpo (2005- 2015).
Tidak ada yang salah bahwa kalangan dinasti politik mampu menang di Pilkada serentak 2020, karena dukungan modal / infrasruktur sosial, politik dan ekonomi yang kuat di kalangan masyarakat.
Hanya saja apakah mereka memiliki kemampuan untuk memimpin daerah menuju kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai itu tidaklah mudah, karena masalahnya sangat kompleks, baik dari faktor internal / eksternal Pemda dan sumber daya yang dimiliki, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang profesional, memiliki integritas, akuntabel, konsisten, dan berkelanjutan. (bersambung)
------
Tulisan bagian ke-2:
Dinasti Politik Daerah dalam Kacamata Kepemimpinan (2-habis)