Dari Makassar, JK dan Ma’ruf Amin Diminta Turun Tangan Atasi Kisruh Muktamar NU

JUMPA WARTAWAN. Tiga tokoh NU, KH Mabroer MS (tengah), serta KH Muhammad Ruslan Wahab (paling kiri) dan KH Amirullah Amri, melakukan jumpa wartawan, di Hotel Aryaduta, Makassar, Jumat, 03 Desember 2021, terkait Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)

------ 

Sabtu, 04 Desember 2021

 

 

Dari Makassar, JK dan Ma’ruf Amin Diminta Turun Tangan Atasi Kisruh Muktamar NU

 

 

MAKASAR, (PEDOMAN KARYA). Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, diminta turun tangan mengatasi kisruh yang terjadi menjelang Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), antara lain mengenai kepastian pelaksanaan muktamar yang direncanakan dilaksanakan di Lampung.

Permintaan itu diajukan tiga tokoh NU yakni KH Mabroer MS (Ketua Tim Sembilan Konvensi Capres NU 2024), serta KH Muhammad Ruslan Wahab dan KH Amirullah Amri (keduanya tokoh NU Sulsel), dalam jumpa wartawan yang digelar di Hotel Aryaduta, Makassar, Jumat, 03 Desember 2021.

“Kami secara khusus mengharapkan kesediaan Bapak Jusuf Kalla, KH Ma'ruf Amin, KH Mustofa Bisri, Habib Luthfi bin Yahya, bersama para habaib serta ulama lain yang berada dalam jajaran Musyatasar PBNU, untuk segera menggelar forum musyawarah terkait kepastian pelaksanaan Muktamar NU yang kondusif bagi semua pihak, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama,” tutur Mabroer.

Dia menjelaskan, jajaran Masytasar di tingkat PBNU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari struktur kepengurusan di Nahdlatul Ulama.

“Oleh karena itu, sudah sepatutnya jajaran Musyatasar juga berkenan melibatkan diri secara aktif dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukan kehadiran para masyayekh tersebut, antara lain berupa Taushiyah maupun Taujihat,” kata Mabroer.

Dalam menyikapi dinamika dan tarik ulur di internal NU terkait jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke 34 di Lampung, ketiga tokoh NU atas nama warga Nahdliyyin, mengharapkan adanya penguatan eksistensi Dewan Musyatasar PBNU periode 2015-2020 yang selama ini lebih banyak pasif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang cukup terhomat di lingkungan warga Nahdlatul Uama.

“Agar jajaran Musyatasar PBNU segera menggelar rapat tertutup untuk menyikapi dinamika dan polarisasi kepengurusan akibat terjadinya tarik ulur jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke-34,” kata Mabroer.

Mereka berharap agar polemik jadwal pelaksanaan Muktamar NU bisa diakhiri, seyogjayanya dalam rapat tertutup tersebut juga mengundang para pihak, khususnya Rais Syuriah, Katib Syuriah, dan Ketua Umum, Sekretaris Jendral PBNU untuk mendapatkan informasi yang valid dan berimbang terkait pelaksanaan Muktamar NU ke-34 di Lampung.

“Selanjutnya, semua catatan sekaligus kesimpulan dari pertemuan jajaran Musyatasar PBNU tersebut bisa dijadikan landasan moral bagi PBNU, khususnya jajaran Syuriah, jajaran Tanfidz PBNU dalam mengambil keputusan lanjutan terkait pelaksanaan Muktamar NU, baik menyangkut jadwal sampai model atau format pelaksanaan hajat akbar tersebut,” kata Mabroer. (asnawin)