LAKEKOMAE. Kita tidak tahu bagaimana pembangunan di Takalar ke depan, karena biasanya setiap terpilih bupati dan wakil bupati baru, akan selalu ada mata rantai pembangunan yang terputus.
Kita tentu berharap pembangunan di Kabupaten Takalar akan benar-benar terarah, terukur, dan berkesinambungan. Kalau tidak, maka saya pasti akan bertanya, Kabupaten Takalar, lakekomae?
-------
PEDOMAN KARYA
Selasa, 08 Februari 2022
Refleksi
62 Tahun, Kabupaten Takalar Lakekomae (2-habis)
Oleh:
Hasdar Sikki
(Wartawan)
Bupati
Takalar dari Masa ke Masa
Sejak berdiri tahun 1960,
Kabupaten Takalar sudah memiliki 11 bupati definitif, serta dua bupati
sementara (pelaksana tugas).
Ke-11 bupati tersebut
yaitu Donggeng Dg Ngasa (1960-1964), Makkatang Dg Sibali (1964-1967), Kolonel
Polisi M Suaib Pasang (1967-1978), Kolonel TNI AD Ibrahim Tulle (1978-1983),
Mayor TNI AU Batong Aminullah (1983-1987).
Drs H Tadjuddin Nur
(1987-1992), Drs H Syahrul Saharuddin MS (1992-1997), Drs H Zainal Abidin MSi
(1997-2002), Drs H Ibrahim Rewa MM (2002-2007, 2007-2012), Burhanuddin
Baharuddin SE MSi (2012-2017), dan Syamsari Kitta SPt MM (2017-2022).
Dua bupati sementara atau
pelaksana tugas yaitu Ir Andi Darmawan Bintang MDev PLG (28 Oktober 2016 - 11
Februari 2017, Pelaksana tugas bupati, menggantikan bupati Burhanuddin yang
sedang cuti), serta HM Natsir Ibrahim MM (8 Desember 2017 - 22 Desember 2017,
Pelaksana tugas bupati, menggantikan bupati Burhanuddin Baharuddin yang
nonaktif).
Wakil
Bupati Takalar dari Masa ke Masa
Pemerintah Kabupaten
Takalar pertama kali memiliki Wakil Bupati yaitu pada masa pemerintahan Zainal
Abidin sebagai bupati. Wakil BupatiDrs HM Said Pammusu MSi (1997-2002), Drs A
Makmur A Sadda MM (2002-2007, 2007-2012), HM Natsir Ibrahim MM (2012-2017), dan
H Ahmad Dg Se're SSos (2017-2022)
Ketua
DPRD Takalar dari Masa ke Masa
Ketua DPRD Takalar yang
pertama yaitu H Dahlan Daeng Sibali (1966-1970), selanjutnya H Ashar Daeng
Mangung (1970-1971), H Halolla Daeng Adang BA (1971-1977), Hasbuddin Daeng
Muntu (1977-1982), H Abdul Wahab Daeng Ngerang (1982-1987).
Kemudian, H Semming Bennu
(1987-1992), Drs Sirajuddin Lopo MSi (1992-1997), Tarjiman (1997-1999), Drs H
Ibrahim Rewa MM (1999-2002), Drs H Nafsa Baso (2002-2004, 2004-2009), Abdul
Majid Makkaraeng (2009-2014), H Jabir Bonto (2014-2019), dan Darwis Sijaya
(2019-2024).
Penduduk
Miskin
Setelah 62 tahun berdiri
sendiri sebagai sebuah kabupaten dan suda dipimpin 11 orang bupati secara bergantian,
Takalar ternyata belum termasuk daerah yang kencang laju pembangunannya.
Para bupati (dan dalam
beberapa periode sudah didampingi wakil bupati) belum mampu membuat masyarakat
Takalar menjadi sejahtera, atau paling tidak, menjadi minimal jumlah
penduduknya yang berada di bawah garis kemiskinan.
Berdasarkan data tahun
2019, orang Takalar ternyata banyak yang miskin. Data yang ada pada Dinas
Sosial Kabupaten Takalar, sesuai rilis dari Kementerian Sosial, jumlah penduduk
miskin di daerah berjuluk “Butta Panrannuangku” mencapai 42 ribu kepala
keluarga.
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Takalar ketika itu, Muhammad Ridwan Tiro mengungkapkan, data keluarga
miskin di Kabupaten Takalar tersebut dapat dilihat pada Basis Data Terpadu
(BDT) yang dirilis Kementerian Sosial.
Dari 42 ribu rumah tangga
miskin tersebut, jumlahnya kurang lebih 124 ribu jiwa. Itu artinya jumlah
penduduk miskin di Takalar mencapai 65 persen dari total penduduk Takalar.
Jumlah penduduk Takalar
tahun 2021 yaitu kurang lebih 305 ribu orang. Belum ada data mengenai jumlah
penduduk miskin di Takalar pada tahun 2021, tapi kita berharap jumlahnya sudah
jauh menurun dibandingkan tahun 2019.
22
Program Unggulan
Syamsari Kitta yang saat
ini menjabat Bupati Takalar (periode 2017-2022) didampingi H Ahmad Dg Se're yang
akrab disapa Haji De’de sebagai wakil bupati, pada masa kampanye Pilkada lima
tahun silam menawarkan 22 program unggulan yang ditandatangani oleh Syamsari
Kitta dan Haji De’de di hadapan notaris.
Ke-22 program unggulan
tersebut yaitu (1) Bantuan sapi per KK petani, (2) Bantuan minimal 1000 traktor
dan 5.000 pompa air serta bibit tanaman produktif, (3) Penangkaran benih padi
setiap kecamatan dan perbaikan irigasi.
(4) Bantuan sarana
prasarana nelayan dan budidaya rumput laut, (5) Pengembangan kawasan kuliner
ikan segar, (6) Penuntasan dan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten, (7) Umrah
bagi imam desa, imam dusun, dan imam masjid, (8), Bantuan biaya nikah bagi
keluarga kurang mampu.
(9) Peningkatan insentif pembina
TK/TPA & pemberian insentif pegawai syara’, (10), Optimalisasi peran gelar
pahlawan nasional Karaeng Galesong, (11) Peningkatan kesejahteraan ASN &
tenaga teknis, (12) Pembangunan Rumah sakit bertaraf internasional.
(13) Peningkatan kualitas
layanan kesehatan gratis, (14) Peningkatan kualitas layanan pendidikan gratis
& beasiswa pelajar/mahasiswa berprestasi, (15) Penyediaan mobil keliling
pelayanan KTP/KK, (16) Pengadaan mobil pemadam kebakaran tiap kecamatan.
(17) Beras miskin gratis,
(18) Gratis biaya tunggakan pajak PBB, (19) Bantuan permodalan UKM, (20)
Peningkatan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, (21), Bantuan perbaikan
rumah tidak layak huni, dan (22) Membuka 10.000 lapangan kerja baru.
Ke-22 program unggulan
ini tentu saja sangat baik dan diharapkan sudah dirasakan manfaatnya secara
langsung maupun secara tidak langsung oleh masyarakat.
Sebenarnya masih terlalu
banyak potensi di Kabupaten Takalar yang bisa dioptimalkan untuk mempercepat
laju pembangunan, termasuk melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam
pembangunan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, mulai dari
potensi pariwisata, potensi perikanan dan kelautan, potensi pertanian, serta potensi
perdagangan dan perindustrian.
Kawasan
Industri Takalar
Pada masa pemerintahan Bupati
Burhanuddin Baharuddin dan Wakil Bupati Natsir Ibrahim (dikenal dengan tagline
Bur – Nojeng), telah dirancang program Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
atau kawasan industri di Kabupaten Takalar.
Pembangunan kawasan
industri tersebut sudah dicanangkan pada 2015, namun hingga berakhirnya masa
jabatan Bur – Nojeng (2018), dan setelah memasuki tahun tahun kelima pemerintahan
Bupati Syamsari Kitta dan Wakil Bupati H Achmad Dg Se’re alias Haji De’de (SK-HD),
pembangunan kawasan industri di Takalar belum juga dimulai.
Kawasan Industri atau
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Takalar yang rencananya dibangun di Kecamatan
Mangara’bombang, dicanangkan pada Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM)
ke-15, di Teluk Laikang, Dusun Puntondo, Kecamatan Mangara’bombang, Takalar, 27
Juli 2015.
Burhanuddin Baharuddin
saat menjabat Bupati Takalar (2013-2018), mengatakan, pihaknya sudah lama
merancang pembangunan kawasan industri dengan nama Kawasan Industri Takalar,
tetapi Jusuf Kalla selaku Wapres RI sekaligus Pembina Kerukunan Keluarga
Sulawesi Selatan (KKSS) menyarankan agar namanya diubah menjadi Kawasan Ekonomi
Khusus.
Pada masa pemerintahan
Syamsari Kitta dan Haji De’de, nama proyek pembangunan kawasan industry Takalar
berubah menjadi proyek Takalar Integrated Industrial Park (TIIP) Sulawesi
Selatan.
TIIP telah masuk Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis
Nasional sesuai Perpres 109 Tahun 2020.
TIIP akan menggunakan
lahan seluas ± 3500 Ha yang berlokasi di Desa Punaga, Desa Laikang, dan Desa
Cikoang, Kecamatan Mangarabombang. Tahap pertama akan dilakukan pembebasan
lahan seluas 350 Ha di sebagian Desa Punaga dan Desa Laikang.
Di lahan 3.500 hektare
dengan perincian 3.020 hektare untuk kawasan industri, 420 hektare untuk
kawasan komersial, dan 60 hektare untuk fasilitas logistik pendukung kegiatan
pelabuhan
Berdasarkan data PT
Kawasan Berikat Nusantara (KBN), pembangunan kawasan industri logam tersebut
membutuhkan lahan seluas 1.000 hektare. Untuk pembangunannya, akan dilakukan
secara bertahap. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Takalar sudah menyediakan lahan
seluas 750 hektare.
Kawasan industri tersebut
diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 15 ribu orang. Selain itu, di
kawasan terpadu ini bakal fokus pada industri pengolahan aluminium dan tembaga.
Lakekomae
Tahun 2022 akan menjadi
tahun terakhir pemerintahan Syamsari Kitta dan Haji De’de, dan setelah itu
masyarakat Takalar akan memilih lagi pemimpin baru untuk masa pemerintahan lima
tahun.
Kita tidak tahu bagaimana
pembangunan di Takalar ke depan, karena biasanya setiap terpilih bupati dan
wakil bupati baru, akan selalu ada mata rantai pembangunan yang terputus.
Kita tentu berharap pembangunan di Kabupaten Takalar akan benar-benar terarah, terukur, dan berkesinambungan. Kalau tidak, maka saya pasti akan bertanya, Kabupaten Takalar, lakekomae?
-----
Tulisan bagian 1: