-----
Rabu,
27 April 2022
Andi Ritamariani: Tahun
2024 Seluruh Desa di Sulsel Sudah Terbentuk Kampung KB
TAKALAR,
(PEDOMAN KARYA). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Selatan menargetkan seluruh desa dan
kelurahan di Sulsel telah membentuk Kampung Keluarga Berkualitas (KB) pada
tahun 2024.
“Target
kita, seluruh desa dan kelurahan di Sulsel sudah terbentuk Kampung KB pada
tahun 2024,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra Hj
Andi Ritamariani MPd.
Pembentukan
Kampung KB di setiap desa dan kelurahan, katanya, merupakan langkah strategis untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang ada di Kampung KB,
serta upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi kegiatan lintas
sektor.
“Kampung
KB pertama kali dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016,
di Dusun Jenawi, Jawa Barat. Pembentukan Kampung KB ada kriteria khusus yang
harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat dibentuk menjadi Kampung KB, yaitu daerah
tertinggal, daerah jumlah peserta KB di bawah rata-rata, dan merupakan lokus-lokus
stunting, namun saat ini kita menunggu Inpres terkait perubahan kriteria
Kampung KB,” kata Andi Rita, sapaan akrab Andi Ritamariani.
Hal
itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan Penguatan Kemitraan dan
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam Upaya Percepatan Penurunan
Stunting, di Kabupaten Takalar, Selasa, 19 April 2022.
Andi
Rita mengatakan, Kampung KB adalah milik semua orang, bukan milik BKKBN,
sehingga dalam membangun Kampung KB dibutuhkan peran serta dan keterlibatan bersama
pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat.
“Kampung
KB bukan milik BKKBN, tetapi milik masyarakat dan seluruh pihak, dimana Kampung
KB atau Kampung Keluarga Berkualitas dibentuk agar menjadi wadah kegiatan dan
program lintas sektor utamanya dalam menurunkan angka stunting,” ujar Andi Rita
Ia
menjelaskan bahwa Kampung KB telah berubah nama dari Kampung Keluarga Berencana
menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, harapannya agar ada keterpaduan kegiatan
lintas sektor di dalam Kampung KB dan menepis anggapan bahwa Kampung KB merupakan
tanggung jawab BKKBN.
“Dengan
adanya Kampung KB, masyarakat dapat menjadi pusat perhatian dan intervensi
kegiatan lintas sector, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
utamanya dalam penurunan angka stunting yang menjadi program prioritas nasional,”
tutur Andi Rita.
Dia
menambahkan, Kampung KB juga diarahkan dalam rangka menurunkan angka stunting,
dimana Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menyebutkan, angka kasus stunting di Indonesia mencapai 24,4
persen. Artinya, 1 dari 4 anak di Indonesia mengalami stunting.
“Angka
prevalensi stunting di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi yaitu berada pada
angka 27,4 persen, sedangkan di Kabupaten Takalar pada angka 34, 7 persen, jauh
dari target nasional 14 persen pada tahun 2024, sehingga dibutuhkan intervensi
kegiatan spesifik dengan melibatkan seluruh pihak lintas sektor,” ungkap Andi
Rita.
Kegiatan Penguatan
Kemitraan Kampung KB dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB Dalam
Rangka Percepatan Penurunan Stunting, dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar,
H Muhammad Hasbi.
Hadir
dalam kegiatan ini Kepala Dinas PPKBP3A Takalar, dr Hj Nilal Fauziah MKes, para
camat, Penyuluh KB, dan mitra kerja lainnya. (asnawin)