-----
Rabu, 18 Mei 2022
Mantan
Pemred Pedoman Rakyat HL Arumahi Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum
Teliti
Hakikat Peradilan Khusus Pemilu
Usulkan
Amandemen UUD 1945
MAKASSAR,
(PEDOMAN KARYA). Mantan Pemimpin Redaksi Harian Pedoman
Rakyat, Haji Laode Arumahi, berhasil meraih gelar doktor dalam bidanag Ilmu
Hukum pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Muslim Indonesia (UMI)
Makassar, Selasa, 17 Mei 2022.
Arumahi yang sudah dua
periode berturut-turut menjabat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Provinsi Sulawesi Selatan, lulus dengan yudisium “sangat memuaskan” setelah
mempertahankan disertasinya berjudul “Hakikat Peradilan Khusus Pemilu dalam
Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Suatu Konstruksi Peradilan Pemilu).”
Selama kurang lebih satu
jam, pria kelahiran Wanci, Sulawesi Tenggara, 12 Desember 1963, Arumahi
menjawab pertanyaan enam orang penguji yang hadir pada ujian promosi yang dipimpin
Direktur Program Pascarasarjana UMI, Prof Sufirman Rahman, di Kampus Program
Pascasarjana UMI, Jl Urip Sumohardjo Makassar.
Arumahi mengatakan,
peradilan pemilu di Indonesia belum maksimal karena di Mahkamah Konstitusi
hanya melaksanakan peradilan ketatanegaraan, sehingga perlu ada peradilan
khusus yang berada di bawah Mahkamah Kosntitusi (MK).
“Dalam hal pengawasan Pemilu
pun belum maksimal karena terdapat beberapa lembaga yang diberi kewewenangan
sebagai pengawas Pemilu,” kata Arumahi.
Arumahi dalam simpulan
disertasinya, promovendus yang dibimbing promotor Prof La Ode Husen, serta dua Ko-promotor
Prof Sufirman Rahman, dan Prof Syahruddin Nawi, mengatakan, hakikat keberadaan
sistem peradilan khusus Pemilu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia
merupakan gagasan konstitusional yang muncul dalam perjuangan untuk
meningkatkan kualitas demokrasi secara substansial.
Badan peradilan ini
merupakan suatu badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang guna melaksanakan
kekuasaan kehakiman menyelesaikan pelanggaran, sengketa administrasi, sengketa
proses, dan kode etik atau perilaku penyelenggara pemilu berdasarkan UU Pemilu
demi terwujudnya keadilan Pemilu.
Dia menyebutkan, pelaksanaan
peradilan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dalam hal pengaturan
pelanggaran dan sengketa diatur oleh dua UU, yakni UU No.7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum dan UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.1 Tahun
2015 tentang Penetapan Pengaturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.
“Pada kedua Undang-Undang
tersebut membagi pelanggaran dan sengketa Pemilu ke dalam enam jenis, yaitu pelanggaran
administratif pemilu/pemilihan, tindak pidana pemilu/pemilihan, pelanggaran
kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan, sengketa proses, sengketa tata usaha
negara pemilu/pemilihan, dan perselisihan hasil-hasil pemilu/pemilihan yang
terintegrasi dengan peradilan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia,”
papar Arumahi.
Sistem ideal peradilan
khusus Pemilu di Indonesia, katanya, yaitu berada di bawah Mahkamah Konstitusi
(MK) dengan pemberian kewenangan menjadi Peradilan Politik Ketatanegaraan.
Selain menjalankan
kewenangan yang diamanatkan UUD 1945 (pasal 24 dan 24C), Peradilan Khusus Pemilu
dapat diberikan kewenangan baru, bukan hanya menangani sengketa hasil Pemilu
dan pemilihan, melainkan juga menangani semua jenis pelanggaran peraturan
perundang-undangan Pemilu dan pemilihan yang meliputi pelanggaran administratif, sengketa proses,
dan pelanggaran kode etik penyelenggara.
“Kecuali pelanggaran
pidana tetap di peradilan umum di bawah Mahkamah Agung, serta melakukan
transformasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai peradilan
Khusus Pemilu yang berada di Mahkamah Konstitusi,” kata Arumahi.
Usulkan
Amandemen UUD 1945
Arumahi mengatakan perlu
dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada pasal 22E ayat (2), dengan
memberikan nomenklatur Pemilukada agar memperluas pengertian Pemilu, sehingga Pemilukada
menjadi rezim (tata pemerintahan negara) Pemilu.
Juga perlu diamandemen
pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, terkait penambahan
kewenangan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan pelanggaran, sengketa administrasi
dan sengketa proses pemilu serta berwenang membentuk peradilan khusus di
bawahnya pada masa mendatang.
Ujian promosi doktor
dipimpin Direktur Program Pascasarjana UMI sekaligus ko-promotor, dengan
anggota Prof La Ode Husen (promotor), Prof Syahruddin Nawi (ko-promotor), Prof HA
Muin Fahmal SH MH, Dr Kamal Hijaz SH MH, Dr Junaidi Zakariah SE MSi (penguji
lintas disiplin ilmu), Prof Abdul Razak SH MH (sedang berada di Bali), Dr Muhammad
Syarif Nur SH MH, dan Dr Nasrullah Arsyad SH MH (berhalangan hadir dalam ujian
promosi tersebut).
Ujian promosi doktor HL
Arumahi dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof
Dr.Muhammad Al Hamid, sejumlah anggota Bawaslu/KPU Provinsi, Kabupaten/Kota,
dan sejawat wartawan di Makassar.
Dari
Wakatobi Sulwesi Tenggara
La Ode Arumahi dilahirkan
di Wanci, sebuah kelurahan di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
Sulawesi Tenggara, 12 Desember 1963, putra dari pasangan mendiang La Mbou dan
Wa Tima.
Pasangan Arumahi dan Hj
Riami STp, dikaruniai empat orang anak, yakni Muhammad Ahmad Nahdi,
Nahdatunnisa Arumahi, Muhammad Nahdi Arumahi, dan Imam Mahdi Arumahi.
Arumahi yang tercatat
sebagai doktor Ilmu Hukum ke-305 UMI Makassar, menyelesaikan pendidikan di SDN
1 Wanci (1976), MTsn Wanci (1980), MAN Ujungpandang (1983), Fakultas Syariah
IAIN Alauddin Ujungpandang (1990), S-2 Fakultas Hukum Unhas (2013), dan S3 Ilmu
Hukum UMI (2022).
Selain menjadi wartawan Harian
Pedoman Rakyat (1987-2007), Arumahi juga pernah menjadi anggota dan Wakil Ketua
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel (2003-2004), komisioner dan anggota
Ombudsman Makassar (2009-2013), Mediator Independen, anggota, Peradilan Negeri
Makassar (2011) nonaktif, serta Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel (2013-2018, dan
2019-2024).
Ia juga memiliki
pengalaman dalam berbagai organisasi dan mengikuti beragam seminar, konferensi,
dan pertemuan berskala nasional dan internasional.
Ketika diberi kesempatan
memberikan kesan-kesannya selama sekitar tujuh menit oleh pimpinan sidang, Arumahi
terdengar terisak saat menyebutkan bahwa keberhasilannya meraih gelar akademik
tertinggi (doktor) ini tidak lepas dari doa kedua orang tuanya yang telah
tiada.
“Meskipun mereka telah
meninggal dunia, namun arwahnya masih melihat keadaan keluarganya yang masih
hidup. Hanya saja, mereka dengan kita dibatasi oleh alam yang berbeda,” ujar
Arumahi. (dea)