Langkah politik Surya Paloh dan Strategi Partai Nasdem bisa terbaca untuk meraih simpati dan mengangkat elektabitasnya, dengan melakukan langkah penyelamatan, antara lain, pertama, menyelamatkan suara mayoritas umat Islam, dengan mengusung sebagai kendaraan politik bagi Anies Baswedan, sekaligus menyelamatkan Anies Baswedan dari upaya penjegalan terstruktur.
Sebab Surya Paloh sangat mengetahui kalau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tidak bersyarat jumlah kursinya di DPR untuk mengusung calon tanpa tambahan dari partai lain.
- Achmad Ramli -
(Pengamat Politik)
-----
PEDOMAN KARYA
Senin, 20 Juni 2022
Langkah
Politis Surya Paloh dan Strategi Partai Nasdem
Oleh:
Achmad Ramli
(Pengamat Politik)
Secara politis, Ketua
Partai Nasdem, Surya Paloh, telah melakukan lompatan strategis, dalam
mengangkat citra dan elektabilitas partainya di hadapan publik, khususnya bagi
umat Islam sebagai konstituen terbesar di Indonesia, dengan menyelamatkan suara
mayoritas muslim Indonesia.
Strategi Partai Nasdem
dalam mengangkat elektabilitasnya ialah dengan berupaya menjadi partai pertama
sebagai pengusung Ganjar Pranowo, yang sudah dapat diduga sebelum acara
Rakernas partai tersebut.
Strategi ini dapat diduga
untuk mencari kredit poin dimata rezim dan oligarki serta simpati dari publik,
sekaligus langkah penyelamatan politis dalam penjaringan calon sekaligus
pencapresan Ganjar Pranowo dukungan oligarki.
Adapun implementasi dari
strategi tersebut, diwujudkan melalui langkah-langkah politis oleh sang
nakhoda. Langkah politis yang jitu dari Surya Paloh ialah terlebih dahulu
mengusulkan dua nama kepada Presiden Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies
Baswedan untuk dipertimbangkan sebagai pasangan Capres-Cawapres pada pemilu
2024, mendahului kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem.
Sangat naif dan bukan
seorang politikus ulung jika Surya Paloh langsung mengusulkan kepada Presiden
Jokowi, tanpa terlebih dahulu dibahas bersama dengan pihak oligarki. Mungkin
saja dengan pertimbangan demi menyelamatkan suara mayoritas umat Islam yang
menghengdaki Anies Baswedan maju sebagai Capres pada Pemilu 2024, sehingga
oligarki memberi isyarat atau respons persetujuan atas langkah Surya Paloh
tersebut.
Langkah ini sudah dapat
dibaca kalau Partai Nasdem telah memperlihatkan loyalitasnya sebagai pengusung
pertama Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024.
Langkah politik Surya
Paloh dan Strategi Partai Nasdem bisa terbaca untuk meraih simpati dan
mengangkat elektabitasnya, dengan melakukan langkah penyelamatan, antara lain,
pertama, menyelamatkan suara mayoritas umat Islam, dengan mengusung sebagai
kendaraan politik bagi Anies Baswedan, sekaligus menyelamatkan Anies Baswedan
dari upaya penjegalan terstruktur.
Sebab Surya Paloh sangat
mengetahui kalau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tidak
bersyarat jumlah kursinya di DPR untuk mengusung calon tanpa tambahan dari
partai lain.
Kedua,menyelamatkan rezim
setelah lengser dari kursi kekuasaan, sebab Anies Baswedan bukan RI 01
melainkan 02. Artinya, power Anies tidak bisa berkutik sebagai wakil yang nanti
punya kewenangan plus, jika diberi mandat oleh presiden.
Ketiga, menyelamatkan proyek
oligarki dan investor asing di Indonesia. Hal ini karena kewenangan Anies
terbatas tidak lagi seperti sekarang sebagai Gubernur DKI, yang bisa membekukan
izin dan menghentikan proyek oligarki.
Dari segi politis dan
pertimbangan keamanan rezim, oligarki dan investasi asing, maka sangat nihil
kemungkinan Anies lolos jadi Capres, disebabkan karena pintu kendaraan politik
sudah ditutup dan terikat komitmen bagi ketua-ketua partai dengan rezim melalui
perombakan kabinet baru-baru ini.
Sementara dua parpol pengusung
yang dilepas yaitu PKS dan Demokrat, tidak memiliki daya dalam pencapresan. Pintu
independen pun sudah ditutup lebih awal melalu revisi undang-undang Pemilu.
Inilah gambaran demokrasi
Indonesia sekarang yang telah beralih dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
oleh MPR kemudian direvisi menjadi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut
undang- undang (pasal 1 ayat 2 UUD 1945).
Akhirnya MPR menjadi
mandul karena sekarang cenderung kedaulatan rakyat diambil alih dan
dilaksanakan oleh fraksi-fraksi DPR sebagai perpanjangan tangan dari partai
politik.
Solusi paling tepat adalah segera rombak Undang-undang Pemilu dan hapus Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden yang sebesar 20%, atau kembalikan kemurnian UUD 1945.***