-----
Kamis, 18 Agustus 2022
Dosen
Unpacti Sarankan Pemkot Makassar Bentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan
MAKASSAR,
(PEDOMAN KARYA). Pemerintah Kota Makassar disarankan melakukan
transformasi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan mengubah
birokrat / aparat tingkat bawah yang semula dilaksanakan oleh Kelurahan, Rukun
Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW), kemudian membentuk Tim Penanggulangan
Kemiskinan (TPK) dan Tim Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan (TEPK).
Saran tersebut
dikemukakan Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik
(Fisip), Universitas Pancasakti (Unpacti) Makasar, Dr Anirwan, dalam disertasinya
pada saat ujian promosi doktoral (S3) Prodi Ilmu Administrasi Publik, Program
Pascasarjana, Fisip, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Senin, 15 Agustus
2022.
Anirwan juga menyarankan
Dinas Sosial Kota Makassar melakukan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat
miskin untuk mengubah mindset dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin,
sehingga masyarakat miskin tidak menggantungkan hidupnya dari bantuan yang
diberikan pemerintah.
“Kami juga menyarankan
agar Dinas Sosial Kota Makassar membangun koordinasi yang efektif pada level
atas dan level bawah, serta penguatan koordinasi dengan instansi pelaksana
kebijakan terkait penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata
Anirwan.
Pendiri Perkumpulan
Intelektual Madani Indonesia juga menyarankan Bappeda Kota Makassar selaku
leading sektor koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan instansi terkait
melakukan perubahan pola koordinasi kelembagaan untuk mendorong peningkatan
penajaman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.
Tidak
Tepat Sasaran
Saran tersebut ia
sampaikan karena ia menemukan fakta dan data bahwa persentase kemiskinan di
Kota Makassar dalam delapan tahun terakhir, yakni tahun 2013 sampai dengan
tahun 2020, yaitu berkisar 4 persen lebih per tahunnya dari total jumlah
penduduk Kota Makassar.
Terkait kebijakan
penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar, dari hasil penelitiannya, Anirwan
menyimpulkan, komitmen dan koordinasi lembaga pelaksana kebijakan belum
efektif.
“Hal ini dibuktikan
dengan pendataan masyarakat miskin belum terakomodir secara keseluruhan,
sehingga tidak ada keseragaman penggunaan data kemiskinan oleh lembaga
pelaksana kebijakan terkait,” kata pria kelahiran Gilireng, Wajo, 10 Maret
1981.
Pendiri Perkumpulan
Intelektual Madani Indonesia juga menemukan fakta bahwa tidak ada otonomi bagi
birokrat / aparat tingkat bawah unuk menerjemahkan pekerjaan mereka, karena
kebijakan penanggulangan kemiskinan bersifat top-down.
Masyarakat miskin di Kota
Makassar, kata Anirwan, merespons positif implementasi kebijakan, namun pada
tataran implementasinya tidak tepat sasaran dan tidak mampu mengubah pola
perilaku masyarakat miskin.
“Mereka masih
menggantungkan hidupnya pada program bantuan yang diimplementasikan, sehingga
mempengaruhi kinerja birokrat dan aparat tingkat bawah dan dampak kebijakan,”
kata Anirwan.
Implementasi kebijakan
penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar, tambahnya, tidak signifikan
menurunkan angka kemiskinan. Tren penurunan angka kemiskinan tergolong kecil
dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2019), yakni 0,01 persen.
“Tidak signifikannya
penurunan angka kemiskinan menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan
kemiskinan yang diimplementasikan, tidak memberikan dampak positif pada
pencapaian tujuan kebijakan, yakni pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan
taraf hidup secara berkelanjutan,” papar Anirwan.
Tim
Penguji
Anirwan meraih gelar
doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Implementasi
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar”, di hadapan tim penguji
yang dipimpin Dekan Fisip Unhas, Dr Phil Sukri SIP MSi.
Tim penguji terdiri atas Prof
Muhammad Akmal Ibrahim (promotor), Dr Hasniati (Ko-Promotor I), Dr Suryadi
Lambali (Ko-Promotor II), Prof Alwi, Dr Nurdin Nara, Dr Muhammad Yunus, dan Dr
Andi Aslinda (penguji eksternal dari Universitas Negeri Makassar / UNM).
Ujian promosi doctor
Anirwan, dihadiri Rektor Unpacti Makassar, Dr Rusdin Nawi, Wakil Rektor I Dr
Ampauleng, Wakil Rektor II Nur Afni Syahnyb, Wakil Rektor III Dr Sumardi, Dekan
Fisip Drs Qamal MSi, Dekan FKIP Dr Jafar, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Rama Nur Kurniawan, Kepala BAAK Unpacti Fatma SE MSi, serta sejumlah keluarga
dan kerabat Anirwan. (asnawin)