Endang Sari: Tingkat Partisipasi Masyarakat Makassar dalam Pemilu Masih Rendah

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH. Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari, tampil sebagai pembicara dalam Diskusi Media yang digelar Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Sulawesi Selatan, di Kafebaca, Jl Adhyaksa, Makassar, Sabtu, 03 Agustus 2022. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)

 




-----

Sabtu, 03 September 2022

 

 

Dari Diskusi Media JOIN Sulsel:

 

 

Endang Sari: Tingkat Partisipasi Masyarakat Makassar dalam Pemilu Masih Rendah

 

 

MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Tingkat partisipasi masyarakat di Kota Makassar masih sangat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot).

“Tingkat partisipasi masyarakat Kota Makassar sangat rendah, tak pernah mencapai 60 persen. Lebih dari 40 persen pemilih, tidak menggunakan hak pilihnya,” ungkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Endang Sari.

Hal itu ia sampaikan saat tampil sebagai pembicara dalam Diskusi Media yang digelar Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Sulawesi Selatan, di Kafebaca, Jl Adhyaksa, Makassar, Sabtu, 03 Agustus 2022.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilwalkot, kata Endang, dipengaruhi banyak faktor, antara lain masih kuatnya politik uang sehingga terjadi polarisasi di tengah masyarakat.

“Masyarakat mudah dimobilisasi,” kata Endang Sari yang sehari-hari dosen Fisip Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Perempuan kelahiran Watampone, 15 Oktober 1985, mengatakan, KPU menemukan fakta, menjelang Pilkada banyak warga yang sudah dicatat namanya untuk diberi “serangan fajar” atau iming-iming uang.

“Warga yang diiming-iming pun menunggu tapi ternyata serangan fajar yang ditunggu-tunggu itu tidak juga datang. Artinya, mereka memilih karena uang, bukan karena kesadaran memilih,” kata Endang.

Karena itulah, ia mengajak media massa memberikan edukasi kepada masyarakat dan bersama-sama pemerintah dan penyelenggara Pemilu membangun kesadaran menolak politik uang.

“Kami sudah menggunakan berbagai macam cara untuk membangun kesadaran masyarakat, termasuk melalui media massa dan media sosial, agar masyarakat cerdas dalam memilih dan menggunakan hak pilihnya,” kata Endang.

Endang tampil sebagai pembicara didampingi Rusdin Tompo, aktifis perlindungan anak, yang juga mantan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel.

Rusdin adalah jurnalis radio era 2000-an yang memiliki puluhan naskah terkait jurnalisme Pemilu.

“Saya memiliki tiga buku yang saya tulis tentang jurnalistik dan Pemilu,” kata Rusdin, seraya memperlihatkan salah satu bukunya.

 

Dialog Rutin JOIN Sulsel

 

Diskusi Media tersebut merupakan dialog rutin yang diselenggarakan DPW JOIN Sulsel, sebagai program Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) JOIN Nasional, berkolaborasi dengan 23 media daring.

“Ini sudah diskusi media yang ketiga kali kami adakan, dan kami selalu mengundang teman-teman wartawan anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), JMBI (Jurnalis Milenial Barsatu Indonesia), dan IWO (Ikatan Wartawan Online), serta teman-teman seniman, budayawan, dan penggiat literasi,” jelas Direktur Pusdiklat JOIN Nasional, Zulkarnain Hamson.

Zulkarnain yang memprakarsai Diskusi Media rutin tersebut mengatakan, forum dialog penting bagi semua elemen masyarakat guna mempertemukan gagasan dan pemikiran.

Dalam dua kali diskusi sebelumya, JOIN Sulsel menghadirkan Zulkarnain Hamson sebagai pemantik dari Seri 1 dengan tema “Menyoal Kompetensi Jurnalis”, dan Fredrich Kuen pada Seri 2, dengan tema “Uji Kompetensi Wartawan”. Diskusi dipandu oleh Arwan Rusli bersama Sudarman Djoni. (asnawin)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama