TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH. Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari, tampil sebagai pembicara dalam Diskusi Media yang digelar Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Sulawesi Selatan, di Kafebaca, Jl Adhyaksa, Makassar, Sabtu, 03 Agustus 2022. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)
-----
Sabtu, 03 September 2022
Dari
Diskusi Media JOIN Sulsel:
Endang
Sari: Tingkat Partisipasi Masyarakat Makassar dalam Pemilu Masih Rendah
MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Tingkat partisipasi masyarakat di Kota Makassar masih sangat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot).
“Tingkat partisipasi masyarakat
Kota Makassar sangat rendah, tak pernah mencapai 60 persen. Lebih dari 40
persen pemilih, tidak menggunakan hak pilihnya,” ungkap Komisioner Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Endang Sari.
Hal itu ia sampaikan saat
tampil sebagai pembicara dalam Diskusi Media yang digelar Dewan Pengurus
Wilayah (DPW) Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Sulawesi Selatan, di Kafebaca, Jl
Adhyaksa, Makassar, Sabtu, 03 Agustus 2022.
Rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilwalkot, kata Endang, dipengaruhi banyak
faktor, antara lain masih kuatnya politik uang sehingga terjadi polarisasi di
tengah masyarakat.
“Masyarakat mudah
dimobilisasi,” kata Endang Sari yang sehari-hari dosen Fisip Universitas
Hasanuddin (Unhas) Makassar.
Perempuan kelahiran
Watampone,
15 Oktober 1985, mengatakan, KPU menemukan fakta, menjelang Pilkada banyak
warga yang sudah dicatat namanya untuk diberi “serangan fajar” atau iming-iming
uang.
“Warga yang diiming-iming
pun menunggu tapi ternyata serangan fajar yang ditunggu-tunggu itu tidak juga
datang. Artinya, mereka memilih karena uang, bukan karena kesadaran memilih,” kata
Endang.
Karena itulah, ia
mengajak media massa memberikan edukasi kepada masyarakat dan bersama-sama
pemerintah dan penyelenggara Pemilu membangun kesadaran menolak politik uang.
“Kami sudah menggunakan
berbagai macam cara untuk membangun kesadaran masyarakat, termasuk melalui
media massa dan media sosial, agar masyarakat cerdas dalam memilih dan menggunakan
hak pilihnya,” kata Endang.
Endang tampil sebagai
pembicara didampingi Rusdin Tompo, aktifis perlindungan anak, yang juga mantan
komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel.
Rusdin adalah jurnalis
radio era 2000-an yang memiliki puluhan naskah terkait jurnalisme Pemilu.
“Saya memiliki tiga buku
yang saya tulis tentang jurnalistik dan Pemilu,” kata Rusdin, seraya memperlihatkan
salah satu bukunya.
Dialog
Rutin JOIN Sulsel
Diskusi Media tersebut
merupakan dialog rutin yang diselenggarakan DPW JOIN Sulsel, sebagai program
Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) JOIN Nasional, berkolaborasi dengan
23 media daring.
“Ini sudah diskusi media
yang ketiga kali kami adakan, dan kami selalu mengundang teman-teman wartawan anggota
PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), JMBI (Jurnalis
Milenial Barsatu Indonesia), dan IWO (Ikatan Wartawan Online), serta
teman-teman seniman, budayawan, dan penggiat literasi,” jelas Direktur
Pusdiklat JOIN Nasional, Zulkarnain Hamson.
Zulkarnain yang
memprakarsai Diskusi Media rutin tersebut mengatakan, forum dialog penting bagi
semua elemen masyarakat guna mempertemukan gagasan dan pemikiran.
Dalam dua kali diskusi sebelumya, JOIN Sulsel menghadirkan Zulkarnain Hamson sebagai pemantik dari Seri 1 dengan tema “Menyoal Kompetensi Jurnalis”, dan Fredrich Kuen pada Seri 2, dengan tema “Uji Kompetensi Wartawan”. Diskusi dipandu oleh Arwan Rusli bersama Sudarman Djoni. (asnawin)