-----
Rabu, 09 November 2022
Delapan OPD di Takalar
Alami Perubahan Nomenklatur, Kepala OPD Dilantik Ulang
TAKALAR, (PEDOMAN KARYA).
Delapan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Takalar mengalami perubahan nomenklatur. Dan
seiring dengan perubahan itu, para Kepala OPD bersangkutan dilantik ulang oleh Bupati
Takalar, Syamsari Kitta, di Gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Takalar, Kamis, 27 Oktober 2022.
Para Kepala OPD yang
dilantik ulang tersebut yaitu H Dahlan Djalamang sebagai Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sebelumnya bernama Badan Pengelola Keuangan
Daerah (BPKD).
H Abdul Haris dilantik
sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP). Sebelumnya bernama Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP).
Gazali ST dilantik
sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, yang sebelumnya bernama Dinas
Koperasi, UKM, Tanaga Kerja dan Transmigrasi.
Rusdi SSos dilantik
sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebelumnya bernama
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Muhsin SSos dilantik
sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan
Pemukiman. Sebelumnya Bernama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman,
Sirajuddin Saraba dilantik
sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Sebelumnya bernama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Budi Arrosal dilantik
sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Takalar.
Sebelumnya bernama Dinas Komunikasi dan Informatika.
H Baso dilantik sebagai Kepala
Dinas Perikanan Takalar. Sebelumnya bernama Dinas Kelautan dan Perikanan,
Bupati Takalar Syamsari Kitta
dalam sambutannya menekankan agar OPD yang mengalami perubahan nomenklatur, segera
merampungkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023,
serta memasukkan usulan Peraturan Daerah (Perda), agar menjadi bagian dari perencanaan
Perda.
“Demikian juga dengan
Perda yang belum dibahas, agar segera dimasukkan dan bisa bersama-sama Perda
yang lain dibahas di DPRD,” kata Syamsari.
Pada kesempatan itu,
Bupati Takalar berharap ke depannya, digitalisasi dapat diterapkan oleh OPD
yang mengalami perubahan nomenklatur maupun yang tidak mengalami perubahan,
sebagai upaya untuk mempercepat akses dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengukuhan ini disaksikan
oleh Kepala Inspektorat Takalar, H Yahe, Sekretaris Daerah H Muhammad Hasbi,
serta para staf ahli bupati. (Hasdar Sikki)