Perjuangan Mastini Melepaskan Perpusnas dari Kementerian dan Menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen


 



PEDOMAN KARYA

Selasa, 11 Juli 2023

 

Satu Abad Mastini Hardjoprakoso, Kepala Perpusnas Pertama (3):

 

Perjuangan Mastini Melepaskan Perpusnas dari Kementerian dan Menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen

 

Oleh: Asnawin Aminuddin

(Wartawan)

 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan, secara menyeluruh dan terpadu, sejak dicanangkan pendiriannya tanggal 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef.

Ketika itu kedudukannya masih berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setingkat eselon II di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan badan ini merupakan hasil integrasi dari empat perpustakaan besar di Jakarta.

Keempat perpustakaan tersebut, yang kesemuanya merupakan badan bawahan DitJen Kebudayaan, yaitu (1) Perpustakaan Museum Pusat, (2) Perpustakaan Sejarah, Politik dan Sosial, (3) Perpustakaan Wilayah Jakarta, dan (4) Bidang Deposit dan Bibliografi, Pusat Pembinaan Perpustakaan.

Tentu tidak mudah dan rumit mempersatukan empat institusi ini. Inilah tantangan berat yang dihadapi Mastini, karena beliau ditunjuk sebagai Kepala Perpustakaan Nasional pertama sampai tahun 1988.

Perpustakaan Nasional menempati beberapa lokasi yang makin menyulitkan integrasi, membangun komunikasi kerja dan lainnya.

Perpustakaan Nasional Depdikbud dalam perjalanannya dianggap kurang berkembang karena Depdikbud lebih memprioritaskan bidang pendidikan. Mastini kemudian menemui langsung Ibu Tien Soeharto dan mengeluhkan tentang kondisi dan status Perpustakaan Nasional.

Secara kebetulan Mastini memiliki kedekatan dengan Ibu Tien Soeharto, kerabat Mangkunegaran dan sama-sama aktif dalam Pandu Rakyat sejak di Solo, sehingga mereka memiki hubungan yang cair.

Komunikasi informal ini membuahkan hasil dengan ditingkatkannya status Perpustakaan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan Surat Keputusan Peresiden RI nomor 11 tahun 1989 pada tanggal 06 Maret 1989.

Mastini pun mendapat dukungan dari Ibu Tien Soeharto guna pengembangan gedung Perpustakaan Nasional yang memadai.

Bekas gedung HBS pertama zaman kolonial Belanda yang dikenal sebagai Gymnassium Koning Willem III School didirikan pada tanggal 27 November 1860 dan pada waktu itu adalah milik TNI-AD diambil alih atas jasa Ibu Tien Soeharto dan diserahkan kepada Perpustakaan Nasional.

Ini merupakan awal babak baru pembangunan gedung yang melibatkan Ibu Haryati Soebadio sebagai Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan dengan menunjuk Ir. Winarno Partaningrat sebagai konsultan.

Pembangunan gedung Perpustakaan Nasional terdiri atas beberapa tahapan. Sebagai tahap awal Gedung Utama diserahterimakan oleh Ibu Tien Soeharto kepada Perpustakaan Nasional pada tanggal 27 Januari 1987. Akhirnya penggunaan resmi Perpustakaan Nasional yang terletak di Jalan Salemba Raya dilakukan pada tanggal 11 Maret 1989 oleh Presiden Soeharto dan baru dibuka untuk umum pada tanggal 01 April 1989.

Mastini ditunjuk sebagai Kepala Perpustakaan Nasional yang pertama pada tanggal 17 Mei 1990, dan berakhir pada tahun 1998. Tidak dapat dilupakan adalah diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1990, tentang Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang merupakan obsesi Mastini Hardjoprakoso sebagai pilar sebuah Perpustakaan Nasional.

Selama menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Nasional, Mastini menghadapi masalah yang tidak sedikit, tidak saja terkait posisi beliau tetapi juga pribadinya.

Mastini adalah sosok rendah hati dan tidak memikirkan kepentingan pribadinya. Tidak ada yang mengetahui bahwa selama beliau bekerja tidak pernah mengalami kenaikan golongan sampai akhirnya melalui jalur kedinasan.

Atas bantuan Haryati Soebadio, Mastini memperoleh penyesuaian golongan. Ia tidak mempermasalahkan tentang rumah dinas dan masih banyak lagi cerita lain yang menggambarkan integritasnya sebagai seorang pustakawan yang sederhana.

 

Dosen Luar Biasa di UI

 

Di tengah kesibukannya sebagai Kepala Perpustakaan Nasional, Mastini bersedia menjadi dosen luar biasa pada Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) sejak tahun 1973 sampai 1989.

Beliau memberikan mata kuliah Bibliografi Indonesia yang erat hubungan dengan pelestarian koleksi Indonesiana. Banyak yang terkesan dengan cara beliau mengajar, termasuk mengundang mahasiswa ke kantornya. Walau terkesan galak beliau merupakan sosok yang lembut hati, keibuan dan menaruh perhatian terhadap siapapun, termasuk terhadap bawahannya.

 

Tolak Tawaran ke New York

 

Mastini sangat menghargai waktu dan juga disiplin. Pergaulannya yang luas, baik lokal maupun internasional, menjadikannya sebagai tokoh panutan bagi para pustakawan dengan mengedepankan kepentingan Perpustakan Nasional.

Ini tercermin pada saat beliau menolak tawaran menjadi Kepala Perpustakaan Daag Hamarsjkod di New York pada tahun 1988, dengan pertimbangan bahwa beliau ingin mencurahkan pikiran dan tenaga bagi Perpustakaan Nasional.

Mastini adalah tokoh yang disegani oleh banyak orang. Kemampuannya membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan peran Perpustakaan Nasional tak dapat dianggap sepele.

Prakarsa Mastini yang perlu dicatat antara lain diterbitkannya “The Illuminations: The Writing Traditions of Indonesia” (Iluminasi: Tradisi Menulis Indonesia, red).

Mastini melihat tentang masih lemahnya bibliografi di Indonesia dan mendorong disusunnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

 

Perpusnas Lepas dari Kementerian

 

Melalui pendekatan pribadi dan kedinasan Mastini menyampaikan kepada Ibu Tien Soeharto tentang status dan kondisi Perpustakaan Nasional di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kurang diperhatikan.

Tebersit keinginan meningkatkan status Perpustakaan Nasional dan diwujudkan dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989, tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Perpustakaan Nasional lepas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), langsung di bawah Presiden. Jelas perubahan ini menunjukkan bahwa Pemerintah menaruh perhatian besar akan peran Perpustakaan Nasional. (bersambung)


-----

Referensi:

Halim, Muhammad; Mastini Hardjoprakoso: The Unsung Hero of Indonesian Library; https://edoo.id/2022/11/mastini-hardjoprakoso-the-unsung-hero-of-indonesian-library/; Dikutip pada Sabtu, 08 Juli 2023

Kamil, Harkrisyati; Mastini Hardjoprakoso: Sekilas Perjalanan Hidup dan Kontribusi dalam Bidang Perpustakaan di Indonesia; https://www.isipii.org/artikel/mastini-hardjoprakoso-sekilas-perjalanan-hidup-dan-kontribusi-dalam-bidang-perpustakaan-di; Dikutip pada Sabtu, 08 Juli 2023

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; https://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan_Nasional_Republik_Indonesia; Dikutip pada Selasa, 11 Juli 2023


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama