 |
| WALI KOTA BATAVIA. Gedung Wali Kota Batavia. Inzet dari kiri ke kanan, Gerardus Johannes Bisschop, E.A. Voorneman, Sastromuljono, Shigeo Hasegawa, Dahlan Abdullah. |
------
PEDOMAN KARYA
Selasa, 19 Desember
2023
Batavia
dan Kota Tua Jakarta (3):
Walikota
Batavia – Jakarta Masa Pendudukan Belanda dan Jepang
Oleh:
Asnawin Aminuddin
Di masa pendudukan penjajah
Belanda, dibentuk pemerintahan di Jakarta dengan nama Burgemeester van Batavia
atau Wali Kota Batavia. Orang Betawi menyebutnya Wali Koté Betawi.
Walikota adalah seorang
kepala pemerintahan yang memimpin Kota Batavia di masa Hindia Belanda. Jabatan
ini umumnya diduduki oleh pejabat-pejabat Belanda, baik pribumi maupun
nonpribumi. Dalam pelaksanaan pemerintahan kota, Wali Kota Batavia didampingi
oleh wakil wali kota.
Penjajah Belanda
kehilangan kendali pemerintahan di Indonesia setelah Jepang menjajah Indonesia
pada periode 1942-1945. Jepang kemudian meninggalkan Indonesia dan Indonesia
memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah
kepada Sekutu.
Jepang menyerah setelah
Sekutu yang dipimpin Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Kota Hiroshima,
Jepang, pada 06 Agustus 1945, dan di Kota Nagasaki, Jepang, pada 09 Agustus
1945.
Setelah penjajah Jepang
meninggalkan Indonesia, penjajah Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia.
Pemerintah Belanda membentuk Pemerintahan Sipil Hindia Belanda di Indonesia.
Dalam Bahasa Belanda,
pemerintahan ini disebut Nederlandsch Indische Civiele Administratie (NICA),
sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut Netherlands Indies Civil Administration
yang juga disingkat NICA.
NICA merupakan otoritas
sipil dan militer yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda
dari tahun 1944 hingga 1947 untuk wilayah yang merupakan bekas dari koloni
Hindia Belanda dan diproklamasikan menjadi Republik Indonesia sejak berakhirnya
masa pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.
NICA dibentuk pada 3
April 1944 sebagai badan penghubung pemerintahan Belanda di pengasingan yang
berkedudukan di London dengan Pasukan Sekutu di Kawasan Pasifik Barat Daya yang
berkedudukan di Brisbane, Australia di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur.
Menyusul kembalinya
Belanda ke Indonesia, NICA menunjuk Archibald Bogaardt sebagai Penjabat Wali
Kota Batavia. Sebelumnya, Bogaardt sudah pernah ditunjuk sebagai wali kota pada
tahun 1941, tetapi kekuasaannya hilang setelah kedatangan Jepang pada tahun
1942.
NICA menunjuk Bogaardt
dalam suatu pemerintahan bayangan, di mana Wali Kota Jakarta Raya, Suwirjo
diklaim sebagai wali kota republikan atau dalam Bahasa Belanda disebut republikeinse
burgemeester.
Penerus Bogaardt, E. M.
Stok, memperoleh kekuasaan de facto setelah Belanda menduduki Jakarta pada
Agresi Militer I.
Wali
Kota Batavia Era Pemerintahan Hindia Belanda
1. Gerardus Johannes
Bisschop (1868–1939), menjabat Walikota Batavia mulai 21 Agustus 1916 hingga 29
Juni 1920, atau selama 3 tahun, 313 hari.
1.a. Hendrik van Breen
(1881–1964). Ia menjadi Penjabat (Pj) Walikota Batavia mulai 29 Juni 1920
hingga 07 Agustus 1920, atau selama 39 hari.
2. A. Meijroos,
menjabat mulai 07 Agustus 1920 hingga 20 April 1933, atau selama 12 tahun, 256
hari. Wakil Walikota yaitu Husni Thamrin, yang disebut diangkat tahun 1929 dan
tidak ada catatan kapan berakhirnya menjabat Wakil Walikota.
3. E. A. Voorneman,
menjabat Walikota Batavia pada 20 April 1933 hingga tahun 1941 atau sekitar 7–8 tahun.
Archibald Theodoor
Bogaardt, diangkat sebagai Penjabat (Pj) Walikota Batavia pada tahun 1941.
E. A. Voorneman
kemudian diangkat kembali menjadi Walikota Batavia pada 1941 hingga 05 Maret 1942.
Setelah itu,
pemerintahan Walikota Batavia berada di bawah kendali pendudukan penjajah
Jepang mulai 05 Maret 1942 hingga 23 September 1945.
Jepang kemudian
meninggalkan Indonesia setelah menyerah kalah kepada Sekutu, dan Pemerintah
Hindia Belanda kembali masuk ke Indonesia untuk menjajah.
Pemerintah Belanda
kemudian menunjuk Archibald Theodoor Bogaardt (1908–1983) sebagai Penjabat
Walikota Batavia mulai 01 November 1946 hingga 28 Juni 1947, atau selama 239
hari.
Selanjutnya, Belanda
mengangkat Elbert Marinus Stok (1900–1980) sebagai Penjabat (Pj) Walikota
Batavia mulai 28 Juni 1947 hingga 26 Agustus 1948, atau selama 1 tahun, 59
hari.
4. Robert Thomas Praaning
diangkat sebagai Walikota Batavia mulai 26 Agustus 1948 hingga 20 April 1949,
atau selama 237 hari.
Dan kemudian
Sastromuljono (1898–1956) diangkat sebagai Penjabat (Pj) Walikota Batavia mulai
20 April 1949 hingga 30 Maret 1950 atau selama 344 hari.
Masa
Pendudukan Jepang di Batavia
Di awal transisi
kekuasaan antara Belanda dengan Jepang, Pemerintah Jepang menunjuk Dahlan
Abdullah sebagai penjabat wali kota saat itu. Pemerintah juga melakukan
perubahan nama jabatan, yang mana sebelum Desember 1942 disebut sebagai Wali
Kota Istimewa Batavia (Jepang: バタビア特別市長)
dan setelahnya disebut Wali Kota Istimewa Jakarta (Jepang: ジャカルタ特別市長).
Walikota Istimewa
Jakarta di masa pemerintahan penjajah Jepang, yaitu Dahlan Abdullah
(1895–1950), yang diangkat sebagai Penjabat (Pj) Walikota Istimewa Jakarta
mulai 05 Maret 1942 hingga 08 Agustus 1942, atau selama 156 hari.
1. Selanjutnya
pemerintahan pendudukan Jepang menunjuk Sakae Tsukamoto (塚本栄) (lahir tahun 1880 dan tidak diketahui
kapan meninggalnya), menjadi Walikota Istimewa Jakarta mulai 08 Agustus 1942
hingga 14 Juni 1943, atau selama 310 hari.
2. Katsuyasu Yoshie (吉江勝保) diangkat menjadi Walikota Istimewa
Jakarta mulai 14 Juni 1943 hingga 17 Juli 1944, atau selama 1 tahun, 33 hari.
3. Shigeo Hasegawa (長谷川茂雄)
diangkat menjadi Walikota Istimewa Jakarta mulai 17 Juli 1944 hingga 23
September 1945, atau selama 1 tahun, 68 hari, dan Wakil Walikota Suwirjo
Dahlan. (bersambung)
Referensi:
Batavia; https://id.wikipedia.org/wiki/Batavia, Dikutip pada Sabtu, 16 Desember 2023
Pemerintahan Sipil Hindia Belanda; https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Sipil_Hindia_Belanda, Dikutip pada Selasa, 19 Desember 2023
Serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki; https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_bom_atom_Hiroshima_dan_Nagasaki; Dikutip pada Selasa, 19 Desember 2023
Artikel sebelumnya: