 |
| PENGGIRINGAN OPINI PUBLIK. Pada tahun 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menyebarkan pengaruhnya di Indonesia, melalui pendekatan kepentingan kepada penguasa (Soekarno) serta penggiringan isu dan membentuk opini untuk meraih simpati dari masyarakat Indonesia yang buta politik. (INT) |
------
PEDOMAN KARYA
Jumat, 29 Maret 2024
Menggiring Opini Publik Strategi Sukses PKI di Masa Lalu
Oleh: Achmad Ramli Karim
(Pemerhati Politik & Pendidikan)
Opini publik atau pendapat umum adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa.
Menggiring opini sebenarnya juga bentuk lain dari memaksakan pandangannya kepadamu. Hanya saja, ketika pemaksaan pendapat akan kamu rasakan sebagai sikap yang frontal, kasar, dan tak menyenangkan; penggiringan opini justru bisa tidak kamu sadari. Ini seperti cara halus untuk mencapai tujuan. Opini publik dapat terbentuk dari masyarakat yang mempengaruhi pemberitaan media.
Setiap orang memiliki akal dan pikiran yang menjadikannya bisa beropini. Hal tersebut memungkinkan setiap orang memiliki opini yang berbeda-beda. Ada banyak cara menggiring opini publik yang bisa dilakukan, mulai dengan memanfaatkan media massa seperti koran, radio/tv dan media sosial, berkomunikasi secara persuasif, hingga dengan menyematkan data.
Menggiring opini publik dengan menggunakan media sosial merupakan salah satu cara yang cukup efektif dan efisien. Hal ini karena media sosial merupakan platform yang memiliki komponen sosial dan merupakan media komunikasi publik. Dengan mudahnya komunikasi publik ini menjadikan penyebaran informasi juga menjadi jauh lebih mudah.
Pada tahun 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menyebarkan pengaruhnya di Indonesia, melalui pendekatan kepentingan kepada penguasa (Soekarno) serta penggiringan isu dan membentuk opini untuk meraih simpati dari masyarakat Indonesia yang buta politik.
Langkah awal PKI untuk menyebarluaskan pengaruhnya dilakukan dengan: 1) Menggunakan pendekatan kepentingan (politik transaksional), untuk mendekati penguasa (Soekarno); 2) Menyusup untuk mengambil alih tempat-tempat strategis di berbagai wilayah Indonesia; 3) Membujuk Presiden Soekarno melalui transaksi kepentingan, untuk bergabung dalam keanggotaan PKI.
4) Melakukan palatihan-pelatihan militer dengan Angkatan Darat yang pro-PKI; 5) Menyerobot tanah ulayat dan kelompok elite tradisional untuk dibagikan kepada para petani miskin; 6) Membagikan beras dan sembako disaat kelangkaan pangan; serta 7) Mempropagandakan ajaran nasionalis, sosialis, dan komunis yang diajarkan Presiden Soekarno.
Gerakan 30 September (G30S) adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya enam jenderal serta satu orang perwira pertama militer Indonesia yang jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah GESTOK (Gerakan Satu Oktober), sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah GESTAPU (Gerakan September Tiga Puluh), dan pada Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi G30S/PKI (Gerakan 30 September PKI). Sejarah pengkhianatan terbesar yang ada dalam sejarah Indonesia, PKI atau Partai Komunis Indonesia dianggap bertanggung jawab atas peristiwa ini.
Mengutip tulisan-tulisan dalam Jurnal Sejarah Volume 9: Memandang Tragedi Nasional 1965 secara Jernih dan buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, para sejarawan mengungkapkan teori terkait G30S PKI, utamanya mengenai siapakah dalang di balik peristiwa tersebut.
Salah satu teori yang mengemuka adalah "Gerakan 30 September 1965 didalangi oleh PKI". Pencetus teori bahwa PKI merupakan dalang di balik G30S adalah Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Berikut penjelasan teori tersebut serta teori-teori yang lainnya?
G30S adalah Konflik Internal AD
Benedict Anderson dan Ruth McVey berpendapat, G30S adalah puncak konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia. Gerakan ini dinilai sebagai pemberontakan para perwira muda Angkatan Darat di Jawa Tengah yang muak atas gaya hidup dan orientasi politik pro-Barat para jenderal di Jakarta.
Para perwira muda itu memandang staf umum di bawah Ahmad Yani terlibat korupsi dan mengabaikan bekas anak buah mereka. Ahmad Yani dan sejumlah jenderal lain merupakan mantan perwira Kodam Diponegoro Jawa Tengah. Di samping itu, terdapat alasan juga bahwa para jenderal terus menentang dan menghalangi kebijakan Soekarno.
Selain Benedict Anderson dan Ruth McVey, Harold Crouch pun mengatakan, jelang 1965 Angkatan Darat terpecah jadi dua faksi. Kedua faksi ini sama-sama anti-PKI, tapi punya beda sikap soal menghadapi Presiden Soekarno.
Faksi pertama dipimpin Ahmad Yani dan loyal terhadap Soekarno, tetapi menentang kebijakan persatuan nasional dengan PKI di dalamnya. Faksi kedua adalah penentang kebijakan Ahmad Yani dan Soekarnoisme, di dalamnya terdapat AH Nasution dan Mayor Jenderal Soeharto.
Keterlibatan CIA dan Agen Rahasia Asing lainnya
Penggagas teori ini adalah Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson. Teori mereka mengungkapkan kekhawatiran Amerika Serikat atas kemungkinan jatuhnya Indonesia ke dalam kekuasaan komunis.
Waktu itu, PKI berkembang pesat, sementara CIA disebut membantu Angkatan Darat dan memberi dana untuk menghancurkan PKI serta menjatuhkan Presiden Soekarno.
PKI Dalang G30S
Seperti disebutkan sebelumnya, teori ini dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, sebagaimana disampaikan melalui buku mereka yang bertajuk "Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia", terbitan1968.
Menurut teori tersebut, para tokoh PKI bertanggung jawab dalam mengatur peristiwa G30S. Karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno sehingga berhasil menghadirkan Presiden dengan isu adanya Dewan Jenderal dalam tubuh TNI AD yang ingin menggulingkan Soekarno (kudeta) kekuasaan.
Partai Komunis Indonesia dipandang memanfaatkan unsur-unsur tentara guna melancarkan kudeta. Beragam aktivitas dan aksi PKI pada 1956 sampai 1965 juga menjadi dasar atas teori ini.
Nugroho pernah menjabat Kepala Pusat Sejarah Militer ABRI, dengan pangkat tituler brigadir jenderal. Ia juga pernah dipercaya Soeharto menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 1983-1985. Saat menjadi menteri, Nugroho memasukkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dalam kurikulum 1984.
Soekarno Dalang G30S
Ahli yang mengungkapkan teori ini di antaranya Anthonie C. Dake dan John Hughes. Berdasarkan teori ini, G30S adalah skenario yang dirancang Soekarno untuk melenyapkan kekuatan pihak oposisi yang sebagian besar adalah golongan Angkatan Darat. Selain itu, Soekarno dinilai memanfaatkan hubungan baiknya dengan PKI guna mencapai tujuan tersebut.
Soeharto Dalang G30S
Salah seorang ahli yang menyampaikan teori ini adalah Brian May. Menurutnya, ada kedekatan hubungan antara Letnan Kolonel Untung dan Letnan Kolonel Abdul Latief dengan Mayor Jenderal Soeharto.
Berdasarkan keterangan Latief dalam persidangan tahun 1968, dia menemui Soeharto pada malam 30 September 1965. Dalam kesaksiannya, dia menyatakan memberi tahu Soeharto soal adanya sejumlah perwira yang akan mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal.
Di samping itu, teori ini mengungkapkan keganjilan mengenai Soeharto yang tidak termasuk ke dalam daftar jenderal yang hendak diculik. Padahal dia adalah panglima pasukan penting di Jakarta yang menjadi ancaman rencana pemberontakan.
Bertolak dari beberapa teori kemungkinan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang dan dalang dari peristiwa Gerakan 30 September atau 1 Oktober 1965, sangat dipengaruhi dari pembentukan opini publik oleh masing-masing kelompok.
Terkait teori penggiringan opini publik yang dijadikan senjata politik untuk meraih simpati rakyat dan menjatuhkan lawan politik, sepertinya menjadi ciri khas dari PKI di masa lalu. Apakah strategi politik menggiring opini publik, sebagai kondisi Politik di masa lalu akan terulang kembali?
Pada tahun 1960an, ekonomi Indonesia dengan cepat hancur karena hutang dan inflasi, sementara ekspor menurun. Pendapatan devisa dari sektor perkebunan jatuh dari 442 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1958 ke 330 juta dollar AS pada tahun 1966.
Puncak inflasi berada di atas 100% (year-on-year) pada tahun 1962-1965 karena pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah (seperti pembangunan Monas).
Pendapatan per kapita Indonesia menurun secara signifikan (terutama pada tahun 1962-1963). Sementara itu, bantuan asing yang sangat dibutuhkan berhenti mengalir setelah Sukarno menolak bantuan dari AS dan mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena masuknya Malaysia sebagai negara anggota PBB (Indonesia menentang pendirian Malaysia pada tahun 1963). Sebaliknya, Sukarno menjalin hubungan lebih erat dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara.
Namun, Rencana Delapan Tahun 1960 ditinggalkan pada tahun 1964 karena ekonomi yang menurun dan target-target yang tidak bisa tercapai. Faktanya, perekonomian jatuh bebas karena hiperinflasi, pengurangan sumber pajak, dan juga larinya dari aset keuangan menjadi aset real. Politik Konfrontasi yang mahal terhadap Malaysia juga menyerap porsi signifikan dari pengeluaran pemerintah.
Namun hiperinflasi tetap tidak dapat dihindari akibat pencetakan uang yang terus menerus, sehingga pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan pemotongan nilai uang dari 1000 rupiah menjadi 1 rupiah.
Kebijakan ini memberikan pukulan besar bagi perbankan nasional, terutama yang telah menyetor modal tambahan karena tergerus drastis dalam sekejap. Dana simpanan para nasabah perbankan juga menciut 1/1000. Segala usaha pemotongan nilai uang ini ternyata tidak berhasil meredam inflasi, dan harga tetap naik membubung tinggi maka terjadilah hiperinflasi.
Inilah yang merupakan penyebab kalangkaan makanan dan barang-barang termasuk minyak di Indonesia pada waktu itu, dan ini merupakan yang terparah yang pernah terjadi di Indonesia saat itu.
Makassar, 28 Maret 2024