 |
| DEKLARASI MALINO. Yayasan Jaringan Advokasi Pembangunan Politik Indonesia (JAPPI) bersama Anggota DPD RI Ajiep Padindang mengadakan Family Ghatering, di Malino, Kabupaten Gowa, Jumat dan Sabtu, 2-3 Agustus 2024, membahas Perkembangan Politik Jelang Pilkada Serentak 2024 di Sulsel. |
------
PEDOMAN KARYA
Senin, 05 Agustus 2024
Deklarasi Malino Menyikapi
Perkembangan Politik Jelang Pilkada Serentak 2024 di Sulsel
(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)
Laporan: Rahim Kallo
Tulisan ini terbagi dua bagian. Bagian
pertama membahas diskusi politik dengan tema Pilkada Serentak dan Ancaman Klan
Politik, sedangkan bagian kedua mengulas pembacaan dan penandatanganan naskah
Deklarasi Malino sebagai rangkaian Family Ghatering (FG) Yayasan Jaringan
Advokasi Pembangunan Politik Indonesia (JAPPI).
Rombongan Yayasan JAPPI tiba di Malino pada
siang hari, tepat sebelum waktu shalat Jumat, 02 Agustus 2024. Kedatangan
mereka disambut cuaca sejuk khas pegunungan yang menambah semangat rombongan
dalam melaksanakan Kegiatan FG di Malino, Kabupaten Gowa, 2-3 Agustus 2024,
diikuti 15 orang pengurus dan tenaga ahli JAPPI.
Setelah tiba, rombongan segera
mempersiapkan diri untuk melaksanakan Shalat Jumat bersama di Masjid
Fachruddin. Dengan penuh kekhusyukan, mereka mengikuti khutbah dan melaksanakan
ibadah shalat Jumat dengan tertib.
Usai shalat Jumat, rombongan melanjutkan
acara dengan makan siang bersama di sebuah restoran lokal dengan masakan khas
daerah Malino. Kebersamaan ini semakin mempererat hubungan antar-anggota
rombongan dan menjadi momen untuk bersantai sejenak setelah perjalanan.
Setelah makan siang, rombongan bergerak
menuju Villa Pucuk Merah Takapalak, tempat mereka akan menginap selama berada
di Malino. Villa yang terletak di tengah pemandangan alam yang indah ini
menawarkan kenyamanan dan ketenangan, cocok untuk beristirahat dan melepas
lelah.
Diskusi yang berlangsung di Villa Pucuk
Merah Takapalak ini bertujuan membahas dinamika politik lokal menjelang Pilkada
Serentak yang akan datang. Dalam diskusi ini, para peserta membedah berbagai
isu penting terkait pengaruh klan politik dalam proses demokrasi di tingkat
daerah. Tepat pukul 16.00 Wita diskusi pun dimulai.
Ketua JAPPI, Ir Alfian Abdullah, dalam
sambutannya menguraikan latar belakang kegiatan diskusi yang dilakukan dan mengharapkan
pandangan peserta diskusi terhadap tema tersebut, tentu dari sudut pandang
masing-masing peserta sesuai profesi yang digelutinya.
“Kegiatan Diskusi Politik yang kita
lakukan hari ini merupakan puncak dari beberapa kegiatan sejenis yang
dilaksanakan sebelumnya, masing-masing di Maros, Wajo, Bone, Sinjai dan
Makassar, dengan berbagai kelompok masyarakat. Diskusi Politik dengan Tema
Pilkada Serentak dan Ancaman Klan Politik,” ungkap Alpian.
Pria yang akrab Pawe mengatakan, tema ini
dipilih berdasarkan hasil diskusi sebelumnya, “Tentunya kami mengharapkan
teman-teman peserta diskusi yang dari berbagai latar profesi dapat meresponnya
dengan memberikan pandangan pemikiran dan argumentasi terhadap tema diskusi.”
Dr H Ajiep Padindang SE MM selaku Anggota
DPD RI Dapil Sulsel sekaligus sebagai Ketua Pembina JAPPI saat menyampaikan
Pokok-pokok Pikiran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Selatan.
Ajiep menguraikan tentang isu politik lokal
dan nasional yang marak dibicarakan masyarakat dan dari pemberitaan berbagai
media lokal di Sulawesi Selatan, juga hasil Focus Group Discussion (FGD) pada
beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah berlangsung pertengahan bulan
Juli lalu yang dilaksanakan Balai Senator Kerjasama Yayasan JAPPI.
“Kami selaku Anggota DPD RI sekaligus
Pembina Yayasan JAPPI tentu mengikuti dengan cermat perkembangan politik di
Sulawesi Selatan menjelang Pilkada Serentak 2024, yang akan dilaksanakan pada
tanggal 27 November 2024 mendatang. Informasi yang beredar di masyarakat
tentang kondisi politik lokal di daerah masing-masing sangat dinamis, apalagi
santer informasi dari media massa yang berseliweran di tengah masyarakat,
khususnya isu tentang femomena terjadinya Kolom Kosong atau lebih populer
istilah Kotak Kosong, baik di Pilkada Gubernur maupun Pilkada pada beberapa
kabupaten di Sulawesi Selatan,” papar Ajiep.
Isu inilah yang coba ditangkap lalu dikanalisasinya
dalam bentuk Forum Grup Diskusi (FGD) di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi
Selatan dengan beberapa kelompok masyarakat, mulai dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat,
maupun tokoh budaya dan insan pers.
Berdasarkan informasi tersebut, Ajiep
Padindang bersama Tim JAPPI menyusun Pokok-Pokok Pikiran Atas Pelaksanaan
Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Selatan.
Di dalam pokok pikiran ini memuat tentang
Dasar Yuridis pelaksanaan Pilkada, baik yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945,
maupun dalam UU No. 23 Tahun 2020 tentang Pilkada.
“Selain itu, juga memuat pandangan dari
aspek kondisi sosial politik kekinian (aspek empiris) sehingga dapat melahirkan
kesimpulan secara umum yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan dalam
menyusun Deklarasi Malino tentang Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Selatan,”
urai Ajiep.
Pada sesi Diskusi, seluruh peserta diminta
pandangan dan argumentasi terkait hal tersebut. Dan suasana diskusi pun
berjalan dinamis dengan argumentasi dan pandangan mereka terkait tema yang
diangkat.
Seperti salah satu peserta diskusi
sekaligus Tim Ahli JAPPI, Idwar Anwar yang mengungkap peran budaya dalam
meminimalisir praktek transaksional materi dalam pelaksanaan event-event
politik di Sulawesi Selatan. Idwar melihat semakin tergerusnya nilai-nilai baru
yang jauh dari nilai budaya lokal kita di Sulsel.
“Saya menjadi bingung terhadap perilaku
masyarakat secara umum dalam menyikapi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang
menjadikan transaksional berupa materi sebagai alat tukar dalam menyalurkan
pilihannya di Kotak Suara, dan ini seakan menjadi tradisi yang berkembang luas
di Indonesia, Peran tokoh agama dalam mengikis tradisi tersebut seakan tidak
berdampak sehingga mungkin perlu dilakukan dengan pendekatan budaya yang
ekstrim, misalnya sumpah pocong atau sumpah darah, agar suara masyarakat tidak
lagi dipertukarkan dengan materi atau barang,” ungkap Idwar Anwar yang biasa
disapa Edo.
Selain Idwar Anwar, para peserta diskusi
juga berpartisipasi aktif dengan memberikan pandangan dan solusi terkait isu
yang dibahas. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam
menciptakan pemilu yang lebih baik di masa depan.
Acara yang berlangsung hingga menjelang waktu magrib, berjalan dengan lancar dan penuh semangat. JAPPI berencana terus mengadakan diskusi serupa di berbagai daerah guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. (bersambung)
.....
Laporan Bagian Kedua:
Empat Poin Deklarasi Malino Terhadap Pilkada Serentak dan Ancaman Klan Politik 2024 di Sulsel