-----
PEDOMAN KARYA
Selasa, 01 Oktober 2024
59 Tahun Kokam Bersama TNI Merawat NKRI
Oleh: Achmad Ramli Karim
(Pemerhati Politik & Pendidikan)
Hari ini, 01 Oktober 2024, mengingatkan
sejarah 59 tahun silam, tentang kelahiran pasukan khusus Komando Kesiapsiagaan
Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), yang membantu TNI untuk mempertahankan
dasar negara Pancasila dan menjaga kedaulatan NKRI dari segala bentuk ancaman,
tantangan, dan gangguan (ATG) bagi bangsa Indonesia.
Sejarah mencatat, KOKAM lahir sebagai
respons atas keprihatinan kader Muhammadiyah pada awal tahun 1965. KOKAM
dibentuk dengan tujuan mendukung perjuangan fisik bangsa Indonesia, sekaligus
sebagai bentuk nyata bela negara dari Muhammadiyah dalam menghadapi berbagai
ancaman, tantangan, dan gangguan terhadap kedaulatan Republik Indonesia.
KOKAM didirikan sebagai respons atas
ancaman dan gangguan stabilitas nasional, berupa Gerakan 30 September 1965 yang
dilancarkan oleh PKI disingkat G30S/PKI. Sekaligus sebagai respons atas
dinamika sosial dan politik yang berkembang pada masa itu.
G30S/PKI adalah gerakan penculikan yang
dilancarkan oleh pasukan Cakrabirawa terhadap tujuh Jenderal TNI AD, yang
sebelumnya telah dibentuk opini publik dengan menuduh bahwa para jenderal
tersebut sebagai “Dewan Jenderal” yang ingin melakukan kudeta terhadap
pemerintahan yang sah.
Dikutip dari jurnal 'Cakrabirawa dalam
Kekuatan Militer Era Kepemimpinan Soekarno 1962-1967' karya Aldi Septian,
dijelaskan bahwa Cakrabirawa adalah pasukan yang dianggap elit dan berwibawa
pada zamannya.
Hal ini dikarenakan Cakrabirawa menjadi
bagian dari militer di era Presiden Soekarno pada saat itu. Tjakrabirawa adalah
Satuan Tentara Nasional Indonesia yang didirikan khusus untuk mengamankan
Presiden Republik Indonesia.
Dikutip dari buku; “Kudeta 1 Oktober 1965
Sebuah Studi Tentang Konspirasi”. Buku yang ditulis oleh Victor M. Fic.
Dijelaskan bahwa telah terjadi konspirasi antara Soekarno-Aidit-Mao-Tse-Tung
(Cina) untuk membersihkan pucuk angkatan darat, namun pada akhirnya menjatuhkan
Soekarno sendiri.
Pada awal pendiriannya, Indonesia
menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik sosial dan ideologi. Dalam
konteks ini, KOKAM hadir untuk memperkuat peran pemuda dalam menjaga stabilitas
nasional serta kedaulatan NKRI. Sebagai bagian dari Muhammadiyah, KOKAM
memiliki nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dalam setiap aktivitasnya.
Selama 59 tahun berdirinya, KOKAM telah
mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. KOKAM telah memperluas cakupan
kegiatan, termasuk pengembangan potensi diri dan peningkatan kualitas hidup
masyarakat.
Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda
Muhammadiyah atau disingkat KOKAM adalah salah satu bidang program kerja
organisasi otonom dari Muhammadiyah adalah Pemuda Muhammadiyah, yaitu adalah
satuan program pembinaan dan pengembangan sumberdaya kader Pemuda Muhammadiyah
di bidang pelayanan bantuan kemanusiaan, kebencanaan dan ekologi berbasis
bencana/musibah dan bela negara.
Perkembangan selanjutnya, KOKAM tidak
hanya berperan dalam menjaga dasar negara dan kedaulatan NKRI, tetapi juga ikut
serta dalam mengentaskan kemiskinan melalui bantuan kemanusiaan bersama
LASISMU.
Selanjutnya, KOKAM bersama Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen,
ikut serta melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi
maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Demikian juga telah berpartisipasi
membangun karakter pemuda yang tangguh dan berintegritas.
PKI Ingin Mengubah Dasar Negara Pancadila
PKI juga berupaya mengubah dasar dan
ideologi negara dengan mereduksi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, yang
akhirnya mengarah pada konsep Nasakom (Nasional, Agama, Komunis).
Mulanya, muncul keinginan PKI untuk
mengubah ideologi Indonesia dari nasionalisme sesuai Pancasila menjadi
komunisme sesuai paham yang dianut oleh partai di bawah pimpinan D.N Aidit.
Oleh karenanya, PKI ingin menggulingkan pemerintahan Presiden pertama Indonesia.
Dengan alasan itu juga, maka para kaum komunis Indonesia segera membentuk Partai
Komunis Indonesia (PKI).
Terbentuknya PKI dengan tujuan untuk
membangun semangat masyarakat Indonesia terutama buruh untuk melakukan
perlawanan atau pemberontakan kepada pemerintah Hindia Belanda.
Pancasila pernah mengalami rongrongan
sejak Indonesia merdeka, namun tetap eksis dan bertahan. Beberapa rongrongan
yang pernah terjadi, antara lain: Pemberontakan Madiun 1945, DI/TII,
PRRI/Permesta, RMS, OPM, GAM.
Rongrongan tersebut berupa upaya kalangan
yang ingin mengubah ideologi Indonesia. Namun, Pancasila tetap bertahan karena
ideologi ini tidak mudah diganti dengan ideologi lain yang tidak berakar dari
nilai luhur bangsa.
Pancasila merupakan ideologi negara dan
bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Pancasila lahir berdasarkan kesepakatan
golongan kebangsaan dan keagamaan sehingga sejatinya bisa menaungi seluruh
elemen bangsa Indonesia.
Pancasila menjadi media pemersatu bangsa
yang di dalamnya terkandung nilai-nilai toleransi, harmonisasi, dan bersifat
terbuka mengikuti perkembangan jaman.
Ironisnya di-era globalisasi sekarang ini,
demi kepentingan bisnis dan investasi pemilik modal yang dikenal dengan kaum
kapitalis, UUD 1945 harus diamandemen melalui politik transaksi antara
"kapitalis, penguasa, dengan para Ketua Parpol mewakili legislatif".
Dalam politik transaksional, ketiga golongan ini dikenal dengan istilah
kelompok oligarki.
Amandemen UUD 1945 dilakukan pada
tahun-tahun berikut: Amandemen I pada 19 Oktober 1999, Amandemen II pada 18
Agustus 2000, Amandemen III pada 10 November 2001, Amandemen IV pada 10 Agustus
2002.
Amandemen UUD 1945 dilakukan karena isinya
dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Setelah dilakukan
empat kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal
Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Bahkan pada proses amandemen UUD 1945
tersebut, sempat beredar naskah akademik usulan Pancasila dimasukkan kedalam
batah tubuh UUD pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang dasar negara. Namun
gagal setelah mendapat penolakan dari sebagian besar Fraksi dalam Sidang
Paripurna DPR RI, Khususnya dari tokoh-tokoh HMI. Padahal naskah akademik itu
sudah disepaki oleh para pimpinan Parpol sebelum Sidang Paripurna DPR tersebut.
Karena tidak mendapatkan persetujuan
Fraksi-Fraksi DPR, maka beberapa waktu kemudian naskah RUU Haluan Idiologi
Pancadila (HIP) yang memeras Pancasila menjadi Trisila-Ekasiila (gotong
royong), disahkan oleh Ketua-Ketua Fraksi DPR dalam sidang paripurna DPR secara
daring di waktu malam.
Dengan demikian Pancasila sebagai dasar
dan idiologi NKRI, akan selalu menghadapi ancaman, tantangan, dan ronrongan
dari paham sekulerisme dan Marxisme yang ingin memisahkan nilai-nilai agama
dengan politik (kebijakan).
Muhammadiyah Berjasa Mengantisipasi
Ancaman
Salah satu inisiatif Muhammadiyah pada
masa itu adalah mengadakan kursus kader yang dinamakan Kader Takari, bertujuan
untuk meningkatkan daya juang kader Muhammadiyah dalam menghadapi berbagai
kemungkinan. Kursus ini dibuka pada 1 September 1965 di Universitas
Muhammadiyah Jakarta dan diikuti oleh 250 peserta.
Pada malam 30 September 1965, Jenderal
Polisi Sutjipto Judodiharjo memberikan ceramah di kursus tersebut hingga pukul
21.20, diikuti oleh Jenderal Abdul Haris Nasution yang berani menentang konsep
Angkatan ke-5, yaitu barisan rakyat yang dipersenjatai. Malam itu, Jenderal
Nasution meninggalkan lokasi kursus pada pukul 23.30.
Keesokan harinya, pada 01 Oktober 1965,
Gerakan 30 September (G30S) mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi dan
mendemisionerkan Kabinet Dwikora. Peserta kursus yang tetap hadir di
Universitas Muhammadiyah Jakarta mendengarkan pengumuman panitia yang
menyatakan situasi darurat.
Sebuah sidang darurat dipimpin oleh Letnan
Kolonel S. Prodjokusumo memutuskan untuk membentuk Komando Kewaspadaan dan
Kesiapsiagaan Muhammadiyah, yang kemudian dikenal sebagai KOKAM, dengan Letnan
Kolonel S. Prodjokusumo sebagai komandannya.
KOKAM secara resmi diproklamirkan pada 1
Oktober 1965 pukul 21.30. Instruksi pertama dari Komandan KOKAM adalah
membentuk KOKAM di setiap cabang Muhammadiyah, menjaga keselamatan keluarga
Muhammadiyah, dan bekerja sama dengan kekuatan yang menentang G30S. Pada 2
Oktober 1965, informasi semakin jelas tentang situasi di tanah air, di mana
beberapa Jenderal Angkatan Darat telah diculik dan dibunuh oleh G30S/PKI.
PERWIS (Perwakilan Istimewa) PP
Muhammadiyah di Jakarta pada 2 Oktober 1965 mengeluarkan pernyataan mengutuk
keras Gerakan 30 September dan Dewan Revolusi. Setelah keputusan tersebut,
KOKAM bangkit sebagai satu kesatuan untuk menentang PKI bersama dengan unsur
ABRI.***