ASN Pemkot Makassar 57 Orang Hanya Berijazah SD

PELAPORAN AKHIR PENELITIAN. Peserta Seminar Pelaporan Akhir Penelitian yang diadakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar, foto bersama seusai seminar di Hotel Almadera, Makassar, Rabu, 20 November 2024. (ist)

-----

Sabtu, 23 November 2024

 

ASN Pemkot Makassar 57 Orang Hanya Berijazah SD

 

Profesionalitas ASN Pemkot Makassar Rendah

 

MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Jumlah pegawai di lingkup Pemerintah Kota Makassar per tahun 2024 sebanyak 13.874 orang, terdiri atas 10.055 pegawai ASN/PNS dan 4.345 pegawai PPPK.   

Dari 10.055 pegawai ASN/PNS tersebut, terdapat 57 orang yang hanya berijazah SD, 104 orang berijazah SMP, 874 orang berijazah SMA dan sederajat, 19 orang berijazah Diploma I (D1), 116 orang berijazah Diploma II (D2), 635 orang berijazah Diploma III (D3), 6.457 orang berijazah Sarjana (S1), 1.501 orang berijazah Magister (S2), dan 30 orang berijazah Doktor (S3).

Data tersebut terungkap dalam “Seminar Pelaporan Akhir Penelitian”, dengan topik “Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024”, yang diadakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar, di Hotel Almadera, Makassar, Rabu, 20 November 2024.

Seminar membahas “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Makassar” hasil penelitian tim peneliti yang terdiri atas Dr Hendra Gunawan SE MSi (Ketua), Dr H Basri Rakhman MSi (Anggota), Dedy Herianto SIp MAP (Anggota), dan Rachmatan ST MM (Anggota).

Sekretaris Balitbangda Kota Makassar, Haidil Adha, mewakili Walikota Makassar membuka seminar yang dihadiri Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) perguruan tinggi se-Kota Makassar, dan beberapa perwakilan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Juga hadir Dekan Fisip Universitas Pancasakti (Unpacti) Makassar, Dr Sumardi SSos MSi, selaku Mitra Bestari atau Tim Pengendali Mutu yang menilai naskah kajian yang disusun oleh tim peneliti.

Seminar dipandu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah Balitbangda Kota Makassar, Dody Agriyanto, yang di sela-sela seminar mengatakan, Perda Kota Makassar terkait transformasi Balitbangda menjadi BRIDA sudah terbit.

“Insya Allah tahun depan ketika sudah terbit Perwali terkait SOTK BRIDA, maka tidak ada lagi penelitian/riset dilakukan oleh perangkat daerah lain. Semua terpusat atau satu pintu melalui BRIDA Kota Makassar, sehingga OPD lain kalau butuh kajian atau riset, sisa berkoordinasi dengan pihak BRIDA,” kata Dody.

 

Profesionalitas Rendah

 

Dalam seminar terungkap bahwa berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh tim, menunjukkan bahwa nilai akumulasi profesionalitas Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kota Makassar atas 99 responden dalam penelitian ini adalah 66,08 (Rendah).

Angka tersebut berdasarkan hasil rata-rata bobot skor pada dimensi kualifikasi (16,82), dimensi kompetensi (18,24), dimensi kinerja (26,06), dan dimensi disiplin (4,96).

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa langkah dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN di lingkup Pemkota Makassar, yaitu pertama, pada dimensi kualifikasi, sangat diperlukan agar Pemkot Makassar (Walikota Makassar melalui BKPSDMD Kota Makassar) menempatkan pegawai dalam jabatannya yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyarakan jabatan tersebut.

Selanjutnya, membuat program peningkatan kualifikasi pegawai melalui pemberian ruang yang sebesar- besarnya bagi seluruh di lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya secara berkelanjutan.

Kedua, pada dimensi kompetensi, sangat diperlukan agar Pemkot berkomitmen dalam penempatan pegawai pada jabatan yang sesuai dengan latar belakang diklat yang telah diikutinya.

Selanjutnya, dapat membuat program rutinitas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan yang sifatnya kontinyu (misalnya pogram bulanan) yang berkaitan dengan tupoksi pegawai masing-masing sehingga akan berdampak dalam pelaksanaan tupoksinya.

Ketiga, pada dimensi kinerja, Pemkot Makassar sebaiknya mempertahankan, bahkan sebaiknya meningkatkan. Salah satu cara yang dapat ditempuh dengan memperkuat peranan pimpinan setiap perangkat daerah di lingkup Pemkota Makassar agar senantiasa melakukan sosialisasi kepada semua unsur bawahannya terkait dengan strategi dan sasaran kerjanya yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, akan semakin memudahkan dalam pencapaian organisasi yang dipimpinnya tersebut.

Keempat, pada dimensi disiplin, Pemkota Makassar sebaiknya mempertahankan, bahkan meningkatkan komitmen penerapan disiplin pegawai di lingkup Pemkot Makassar, salah satu cara yang dapat dicapai adalah tidak hanya fokus pada penerapan hukuman disiplin saja, tetapi perlunya penerapan pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai lainnya. (asnawin)