 |
| LABORATORIUM ILMU PEMERINTAHAN. Program Studi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia mengikuti Lokakarya Sinkronisasi Mata Kuliah Berbasis Laboratorium/Praktikum dan Sharing Tata Kelola Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan, di Kampus Unismuh, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Sabtu, 01 Februari 2025. (Foto: Humas Unismuh Makassar) |
------
Sabtu, 01 Februari 2025
Prodi
Ilmu Pemerintahan PTM se-Indonesia Kumpul di Unismuh Makassar
Bahas
Sinkronisasi Mata Kuliah Berbasis Laboratorium
Sharing
Tata Kelola Laboratorium Prodi Ilmu Pemerintahan
MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Program
Studi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia
mengikuti Lokakarya Sinkronisasi Mata Kuliah Berbasis Laboratorium/Praktikum
dan Sharing Tata Kelola Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan, di Kampus
Universitas Muhammadiyah (Unismuh), Jl Sultan Alauddin, Makassar, Sabtu, 01
Februari 2025.
Lokakarya menghadirkan dua narasumber yaitu
Ali Roziqin SAP MPA (Pengelola Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Malang), dan Dr. phil. Anwar Kholid SIP MIP (Dosen Ilmu
Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
Muhammad Eko Atmojo SIP MIP yang merupakan
perwakilan dari Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah
(AIPPTM) tampil sebagai moderator.
Lokakarya ini diikuti oleh perwakilan dari
berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, antara lain Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas
Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas
Muhammadiyah Tangerang, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Universitas
Muhammadiyah Sidrap, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Muhammadiyah
Mataram, Universitas Muhammadiyah Buton, dan Universitas Muhammadiyah Sorong.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan
sinkronisasi mata kuliah berbasis laboratorium serta memperkuat tata kelola
laboratorium ilmu pemerintahan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman
dan kebutuhan akademik.
Ali Roziqin mengatakan, laboratorium ilmu pemerintahan
memiliki peran penting dalam menunjang pengembangan kompetensi mahasiswa guna
mencapai profil lulusan yang unggul di bidang ilmu pemerintahan.
“Perkembangan teknologi dan dinamika ilmu
pemerintahan menuntut laboratorium untuk mampu beradaptasi dan berinovasi. Tata
kelola laboratorium yang baik diperlukan agar laboratorium mampu menyediakan
fasilitas dan program yang relevan dengan kebutuhan zaman. Tanpa pengelolaan
yang terarah dan profesional, laboratorium berisiko kehilangan fungsinya
sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu pemerintahan yang efektif,” tutur
Ali Roziqin.
Anwar Kholid pada sisi lain mengatakan, Lembaga
Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)
menjadikan laboratorium sebagai salah satu standar unggulan dalam penilaian
akreditasi program studi.
“Laboratorium yang dimaksud adalah
laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, dapat diakses
oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing. Adapun
kriteria yang harus dipenuhi meliputi kelembagaan, instrumen atau modul mata
kuliah praktikum, serta aktivitas laboratorium,” jelas Anwar Kholid.
Muhammad Eko Atmojo pada kesempatan itu menekankan
bahwa pengelolaan laboratorium yang baik, efektif, dan efisien menjadi
kebutuhan mendesak bagi seluruh Program Studi Ilmu Pemerintahan di lingkungan
AIPPTM.
“Tata kelola laboratorium yang kurang
optimal dapat menghambat proses pembelajaran. Seiring dengan meningkatnya
tuntutan terhadap mutu pendidikan, pengelolaan laboratorium sering kali
menghadapi tantangan yang signifikan,” ujar Eko.
Melalui lokakarya ini, diharapkan Program
Studi Ilmu Pemerintahan di berbagai Universitas Muhammadiyah dapat meningkatkan
standar pengelolaan laboratorium yang lebih baik, serta memperkuat kerja sama
antar perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan akademik dan teknologi yang
terus berkembang. (zak)